Rhido Rahmadi Lantik Pengurus DPW Kalsel dan DPD di 13 Kabupaten/Kota Masa Bakti 2022-2027

BANJARMASIN  |  kabar24jam.com

Minggu, 06 Maret 2022.

Acara pelantikan Pengurus DPW dan DPD Partai Ummat, sekaligus pelantikan Pengurus Permata Ummat, juga pengurus Garda Ummat se Kalimantan Selatan mengusung tema “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan” Dilangsungkan di Hotel Rattan Inn Jl.A.yani KM 5,5 Banjarmasin sabtu (05/03/22) pukul10.00 wita.

Pelantikan Pengurus DPD Partai Ummat Kalimantan Selatan di hadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Ummat Pusat, Rhido Rahmadi S,Kom, M.SC ING,PHD, yang merupakan menantu dari Dewan Pembina Partai ummat Prof.Dr Muchammad Amin Rais. MA,Ph.d sekaligus melantik dan mengesahkan kepengurusan Partai Ummat Kalimantan Selatan periode 2022-2027.

Dari pemerintah Provinsi Kalsel dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik Sulkan dalam hal ini yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H.Sahbirin Noor.

Ketua Pelaksana Muhammad Sodiq yang juga di lantik menjadi Ketua DPC Partai Ummat Kota Banjarmasin masa bakti 2022-2027 mengatakan sangat bersyukur acara berjalan lancar dan sukses,kedepannya di pilkada 2024 nanti partai ummat Kota Banjarmasin menargetkan 1di setiap dapil didaerah pemilihan sehingga harus ada perwakilan dari Partai Ummat di DPRD Kota Banjarmasin.

Acara kali ini Selain Pelantikan Pengurus DPD Partai Ummat Kalimantan selatan, juga melantik Pengurus Partai Ummat di 13 Kabupaten Kota di kalimantan Selatan, sekaligus melantik pengurus Permata Ummat, dan Garda Ummat.

Ketua Umum Partai Ummat Pusat Rhido Rahmadi S.Kom, M.SC.ING.PHD, setelah pelantikan menjelaskan kepada awak Media yang hadir,

“Alhamdulillah hari ini pelantikan berjalan dengan lancar, saya berharap kepada para pengurus yang di lantik agar benar-benar berjuang demi kejayaan Partai Ummat ini,di tingkat legislatif baik DPR RI ,Provinsi dan kabupaten/kota, bahkan sampai kepala daerah” ,harapnya.

Apakah semua ini bisa tercapai sedangkan saat ini sudah mendekati tahun 2024 Rhido optimis semua itu bisa tercapai,

“Insya alah bisa tapi bisanya harus di kuantipikasikan dengan satu proyeksi yang jelas, sekarang jamannya sosmed, 171 juta nitizen di Indonesia real time yang saat ini sangat cepat, kemudian juga nanti prediksi 2024 itu 17 hingga 40 tahun itu operasi Indonesia itu mencapai 60℅ itu yang sedang kita bangun karena mendekati anak muda ini, perlu bahasa lain, perlu pendekatan lain, namun itu harus di garap, tapi in-sya allah itu bisa memungkinkan, niat yang benar, lurus,dan ikhtiar “, ungkapnya.

Saat di tanya terkait isu penundaan pemilihan 2024 ini seperti apa Partai Ummat menyikapinya,

“Singkatnya ini usulan yang tidak bertanggung jawab, bertentangan dengan Konstitusi UUD 45 yang sudah jelas mengatakan Pemilu lima tahun sekali, Presiden maksimal 2 kali pasal 7 itu,” ungkapnya.

“Yang kita lihat yang mengusulkan pun nampaknya ada bumerang ,sekarang juga menghadapi angin balik, mereka harus menjawab kadernya sendiri dan seterusnya, jadi menurut saya itu ide yang tidak masuk akal” Jelasnya.

“Artinya demokrasi yang berjalan tidak relevan, jadi gini intinya yang kita khawatirkan demokrasi yang kita miliki sekarang tanpa cek and balans itu, hanya demokrasi kosmetik, permukaan kita ada pemilu segala macam, sejatinya kita ini Oligarki yang kita khawatirkan bahkan menuju Otograsi yang hanya di pimpin satu jua, ini yang kita tengarai saat ini, kita ini sudah oligarki, demokrasi hanya bedaknya saja, tapi secara substansi tidak ada oposisi, tidak ada fungsi oposisi contoh di DPR RI hanya satu partai tapi bagaimana melawan partai lainnya,”katanya lagi.

Kita ingin mengembalikan akal sehat, nurani yang baik di negeri ini, termasuk konteks Demokrasi, jangan dicemari, jangan diracuni kembali tarik kebelakang di masa orde baru,kita sampai berdarah-darah lewat Reformasi 98 tapi kemudian semakin kesini, Dibawa-bawa ke Demokrasi Kosmetik yang sesungguhnya hanya Oligarki” katanya lagi.

Saat kembali ditanya rekan Media terkait pemindahan Ibu kota ke Kalimantan, dari Partai Ummat sendiri bagaiman mempersiapkannya

“Jadi konsep kami adalah caranya, kita khawatirkan dengan cara yang super cepat, hanya satu bulan lo UU IKN itu,nah kita bertanya-tanya kenapa terburu-buru, kalau kita semua di provide di berikan data, serta kajian yang kemudian memberikan jawaban terhadap pertanyaan kita, bagaimana masalah Ekologi di sana, bagaimana masalah sumber air yang sekarang tanpa IKN Balikpapan sendiri, ataupun lima wilayah disekitarnya itu sudah bermasalah,bagaimana masalah hukum dan segala macam, itukan belum di sampai kan ke masyarakat dengan baik,kita bertanya-tanya kemudian Tempo sendiri juga membuat laporan utama, ini ada hanya satu dua orang saja yang punya kepentingan Bisnis, itulah hal yang terburu-buru itulah yang kita konsen caranya kenapa bisa Terburu-buru yang kita khawatirkan ini adalah agenda dan tidak jauh dari asing, agenda berhubung dan seterusnya, “bebernya

“Kalau Kemaren kita ke Kaltim, kita Berdiskusi dengan pengurus-pengurus disana, kita bisa memahami semangat mereka, tapi jangan sampai pemindahan ini justeru di kesalahan kedua tanda kutip kesalahan yang terulang, kemudian masyarakat tidak merasakan manfaatnya, tidak menjadi bagian dari ibukota itu hanya Ditunggangi kepentingan Asing, yang kita takutkan tadi”pungkasnya . (Yuday)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *