HEADLINE NEWS

Kategori

Perkara Yang Telah di SP3 2 Kali Oleh Poldasu, Lapor di Poltabes Perkara Naik Kepersidangan

 

Terdakwa David memberikan keterangan


MEDAN  |  kabar24jam.com

Rabu, 24 November 2021.

   Terdakwa (David Putranegoro) Sebut Tuduhan Pasal 266, Pasal 263 dan Pasal 372 KUHPidana terhadap Akta Kesepakatan Bersama No. 8 sudah pernah Di SP3 oleh Polda Sumut

  David Putranegoro alias Liem Kwek Liong mengungkapkan didalam persidangan bahwa pada tahun 2018 Mimiyanti, Jong Nam Liong dan Jong Gwek pernah melaporkan David Putranegoro di Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 263, Pasal 266 dan Pasal 372 KUHPidana terhadap Akta Kesepakatan Bersama No. 8 selanjutnya oleh Penyidik Polda Sumatera Utara telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara ( SP3) terhadap kasus tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan No. S.TAP / 235.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan tanggal, 13 Mei 2020 dan Surat Ketetapan No. S.TAP / 239.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal, 13 Mei 2020.

   Hal tersebut diungkapkan David Putranegoro saat menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri ( PN) Medan diketuai Dominggus Silaban dibantu dua hakim anggota Dahlia Panjaitan dan Martua Sagala digelar diruang sidang Cakra VI PN Medan, Selasa (23/11)

 “Pada tahun 2018 saya pernah dilaporkan dalam perkara yang sama oleh Mimiyanti, Jong Nam Liong dan Jong Gwek Jan di Polda Sumatera Utara yang dituduh melanggar Pasal 266, Pasal 263 KUHPidana terkait pemalsuan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 yang dibuat oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dan Pasal 372 KUHPidana terkait penggelapan deviden-deviden harta peninggalan dari alm. Jong Tjin Boen, namun kedua laporan itu telah dihentikan oleh Polda Sumut”,ungkap terdakwa David Putranegoro.

   Selanjutnya David Putranegoro mengatakan “ setelah di SP3 oleh Polda Sumatera Utara, pada Tahun 2020 Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan melaporkan kembali saya ke Polrestabes Medan terhadap Pasal yang sama yaitu Pasal 266, Pasal 263, Pasal 362 dan Pasal 372 KUHPidana, Objek Laporan yang sama yaitu Akta Kesepakatan Bersama No. 8 yang dibuat dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, dan hal ini telah saya ungkapkan ke Penyidik Polrestabes Medan, namun Penyidik Polrestabes Medan menyatakan bahwa kasus ini beda dengan kasus yang di Polda Sumatera Utara padahal Pasal yang dituduh, Objek Laporan, Subjek Laporan dan saksi-saksinya adalah sama dengan Laporan yang dilaporkan oleh mereka di Polda Sumatera Utara yang telah di SP3 oleh Polda Sumatera Utara ” 

   Oloan Tua Partempuan, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan kepada wartawan “ kita juga heran kenapa laporan mereka ( Jong Nam Liong ) di Polrestabes bisa lanjut ke P-21 oleh Jaksa dan disidangkan di PN Medan ”. Oloan Tua Partempuan, SH “ merasakan bahwa perkara ini seolah- olah dipaksakan hingga bisa sampai disidangkan. Soalnya tuduhan yang dilaporkan sipelapor sama dengan Laporan yang dilaporkan di Poldasu dengan Pasal yang sama, Objek yang sama (Akta No. 8), Subjek yang sama serta saksi-saksi yang sama ”, selanjutnya Oloan Tua Partempuan, SH juga menyatakan bahwa “ Klien nya pada saat pemeriksaan di Polrestabes tidak pernah dipertanyakan mengenai penggelapan deviden-deviden, namun didalam Dakwaan JPU muncul penggelepan deviden-deviden, sehingga Klien kami menyerahkan bukti seluruh pembagian deviden yang telah diterima oleh para Pelapor kepada Majelis Hakim, bukti ini membuktikan bahwa klien kami tidak pernah menggelapkan seluruh deviden, dan deviden ini telah diterima semuanya oleh Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan ”.

   Selain itu David Putranegoro mengungkapkan didepan sidang, ia juga pernah digugat oleh Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan di Pengadilan Negeri Medan terkait Pembatalan Akta Kesepakatan Bersama No. 8, dimana para Penggugat adalah Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan berlawanan dengan Juliana, Denny, Winnie, Suriati, Syamsuddin, Lim Soen Liong, David Putranegoro dan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH sebagai para Tergugat, namun oleh Pengadilan Negeri Medan didalam Putusannya menyatakan menolak Gugatan para Penggugat (Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan) untuk seluruhnya, selanjutnya Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyatakan Akta Kesepakatan Bersama No. 8 yang dibuat dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

   Pengakuan Terdakwa terkait hal-hal tersebut diatas dibuktikan dengan surat Bukti SP3 sesuai dengan Surat Ketetapan No. S.TAP / 235.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan tanggal, 13 Mei 2020 dan Surat Ketetapan No. S.TAP / 239.b / V / 2020 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tanggal, 13 Mei 2020 dan Bukti Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 312/Pdt.G/2018/PN-Mdn tgl, 14 November 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 322/PDT/2019/PT-Mdn tgl, 10 September 2019  serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 541 K/PDT/2021 tgl, 13 April 2021 yang telah diserahkan langsung kepada Majelis Hakim sebagai bukti dipersidangan.

   Selain itu Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Oloan Tua Partempuan, SH dan Raja Sungkunen Lingga, SH juga menyerahkan bukti – bukti lain berupa hasil pembagian harta peninggalan alm. Jong Tjin Boen (Deviden I s/d Deviden XVI) disertai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk menjual dan tanda terima uang kepada seluruh ahli waris sesuai isi Akta Kesepakatan Bersama nomor 8 tgl, 21 Juli 2008.

   Oloan Tua Partempuan, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan “bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang kami ajukan, jelas Klien kami tidak pernah menggelapkan harta-harta peninggalan dari alm. Jong Tjin Boen seperti yang dilaporkan Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan. sebelum mengambil Keputusan Klien kami terlebih dahulu berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama dengan seluruh ahliwaris, setelah itu jika sudah terjadi kesepakatan barulah Klien kami membagikan hasil penjualan maupun deviden-deviden kepada seluruh ahliwaris sesuai dengan persentase yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8. Jadi tidak ada yang digelapkan oleh Klien kami” 

   Terdakwa David Putranegoro yang di cecar Jaksa dengan tegas mengatakan kalau pembuatan Akta nomor 8 dibuat sebelum orangtuanya Jong Tjin Boen berangkat ke Singapura untuk berobat.

   Pengakuan tersebut sekaligus membantah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chandra Naibaho yang menyebutkan akta nomor 8 dibuat setelah Jong Tjin Boen berangkat ke Singapura.

   “ benar Akta Kesepakatan Bersama No. 8 itu dibuat dirumah orangtua kami Jong Tjin Boen di Jalan Ir H.Juanda III Medan sebelum beliau berangkat ke Singapura untuk berobat”, jelas terdakwa.

   Namun ia mengaku lupa tanggal dan bulannya namun yang pasti dibuat pada tahun 2008. Ia juga membantah pada tanggal 21 Juli 2008 seperti yang terdapat didalam Dakwaan yang menyebutkan bahwa Terdakwa dan Lim Soen Liong pada tanggal, 21 Juli 2008 ada pergi ke kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan untuk membuat Akta Kesepakatan Bersama No. 8.

   Terdakwa membantah Dakwaan JPU tersebut dan mengatakan “ Itu tidak benar, saya dan Liem Soen Liong tidak pernah pergi bersama ke kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH pada tanggal, 21 Juli 2008, gak benar itu dakwaan Jaksa, karena saya dan Liem Soen Liong pada tanggal, 21 Juli 2008 berada di Singapura mendampingi Jong Tjin Boen yang sedang sakit, hal ini dibuktikan dengan paspor saya, bahwa pada tanggal, 21 Juli 2008 saya berada di Singapura bersama dengan Lim Soen Liong”, tandas terdakwa.

   Bahwa Oloan Tua Partempuan, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan  “ bahwa keluarga David Putranegoro yang lain yaitu Juliana, Denny, Winnie, Lim Soen Liong dan Antoni telah membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan mengakui bahwa Akta Kesepakatan Bersama No. 8 benar dibuat dirumah orang tua mereka di Jln. Juanda III Medan dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, dan mereka tetap mendukung dan mempercayakan David Putranegoro sebagai Koordinator untuk mengurus harta orang tua mereka sampai saat ini”. 

   Mengenai Tuduhan pencurian Sertifikat, Oloan Tua Partempuan, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan “ itu tidak benar, Klien kami menyimpan seluruh Sertifikat tersebut berdasarkan Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama No. 8, seluruh Sertifikat ini diserahkan oleh Mimiyanti kepada Klien kami setelah dibalik nama untuk disimpan. Klien kami juga mengatakan didepan sidang pada saat Antoni dan isteri diundang makan oleh Mimiyanti dan Jong Nam Liong di salah satu restoran, Mimiyanti sendiri mengatakan bahwa ia yang memberikan seluruh Sertifikat kepada David Putranegoro, pengakuan ini dapat dibuktikan oleh rekaman suara yang didengar langsung oleh Antoni dan Isterinya serta Jong Nam Liong. Dan seluruh Sertifikat tersebut bukan atas nama Klien kami jadi tidak dapat dijual apalagi digadaikan, mengenai tanah dan bangunan juga dikuasai oleh Jong Nam Liong, Mimiyanti dan Jong Gwek Jan hingga saat ini ”.

   Didepan sidang Terdakwa juga mengatakan saat itu yang dibuat bukan hanya Akta Kesepakatan Bersama No. 8 namun ada Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 dan 21 Akta Hibah yang saling berkaitan. Karena Akta No. 8 adalah mengenai Kesepakatan Bersama pembagian harta milik Jong Tjin Bun kepada seluruh ahliwarisnya, Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 9 adalah Pernyataan terhadap seluruh harta yang terdapat didalam Akta Kesepakatan Bersama No. 8 yang telah dihibahkan kepada 6 orang adalah merupakan kepemilikan bersama dari seluruh ahliwaris Jong Tjin Boen yaitu Juliana, Denny, Winnie, Jong Gwek Jan, Jong Nam Liong, Mimiyanti, Suriati, Syamsuddin, Lim Soen Liong, Ramli dan Choe Jit Jeng. Jadi apabila Akta No. 8 dikatakan palsu maka seluruh akta yang dibuat pada saat itu adalah palsu, baik Akta No. 9 maupun 21 Akta Hibah karena akta-akta tersebut dibuat berdasarkan Akta No. 8 dan seluruh akta-akta saling berkaitan. (A_06)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *