HEADLINE NEWS

Kategori

Hakim Tanyakan Status PA dan PPK pada JPU, Perkara Vidiotron Rugikan Negara Rp, 1,05 M

Suasana persidangan


MEDAN  |  kabar24jam.com

Senin, 27 September 2021.

   Tiga ahli yang dihadirkan dalam persidangan perkara korupsi Vidiotron menyebutkan sejak awal telah bermasalah dan kurang persiapan.

   Ketiga Ahli tersebut adalah, Ahli IT Beni Benjamin Nasution, Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa, Jufri Antoni serta Bakti Ginting dari BPKP Perwakilan Sumut yang dihadirkan Penuntut Umum Hendrik Sipahutar, untuk didengarkan keahli dalam perkara terdakwa Direktur CV Putra Mega Mas, Djohan.

  Diawali dengan penuturan keahlian Ahli IT, Beni Benjamin Nasution dari Enam titik lokasi pemasangan tidak ada yang sesuai spesifikasi. Hal yang sama juga dikatakan Bakti Ginting dan Jufri Antoni yang menyatakan bahwa peruntukan tidak sesuai dengan spesifikasi.

  "Seharusnya ada perencanaan yang dilakukan, namun dalam hal ini tidak ada sehingga mengakibatkan kerugian negara," ucap Jufri Antoni dihadapan Ketua Majelis Hakim, Immanuel Tarigan dalam persidangan Tipikor yang berlangsung di Cakra8 PN Medan, Senin (27/09/2021).

   Dikatakan Bakti, dalam masalah ini seharusnya yang bertandatangan dalam proyek tersebut harus yang bertanggungjawab.

   Mendengar itu, Immanuel Tarigan pun menanyakan kepada penuntut umum Nur Ainun tentang status PA dan PPK. Ainun hanya terdiam saat mendengarkan apa yang ditanyakan majelis hakim.

   Dikatakan Bakti bahwa dari total anggaran Rp3,1 Milyar, hanya Rp2,9 Milyar dari anggaran tersebut yang dipergunakan. Namun dari jumlah tersebut negara mengalami kerugian Rp1,05 Milyar.

   Dalam hal ini proyek tersebut sengaja di pecah guna menghindari proses tender dengan cara penggadaan langsung. Usai mendengarkan keterangan ahli maka persidangan ditunda pekan depan pada Rabu guna mendengarkan keterangan terdakwa. ( A_06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *