HEADLINE NEWS

Kategori

Direktur PT Tanjung Siram Divonis Bebas Hakim PN Medan



MEDAN  |  kabar24jam.com

Selasa, 02 November 2021.

   Majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri ( PN ) Medan yang diketuai Jarihat Simarmata dibantu dua hakim anggota, Safril Batubara, Felix Dalopes ( Adhoc) vonis bebas Direktur PT. Tanjung Siram Memet Soilangon Siregar dari dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) yang sebelumnya mempidana  Memet 14 Tahun penjara karena jual beli kebun senilai Rp32 miliar di Simalungun.

   Amar putusan majelis hakim tersebut menyatakan, "Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaandan tuntutan Penuntut Umum, " sebut majelis hakim.

   Sementara jadwal persidangan sesuai SIPP pengadilan, seharusnya pembacaan putusan pada hari Selasa ( 02/11/2021 ). Namun oleh majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata mbacakan putusan pada hari Senin (1/11/2021 ). Sehingga para awak media yang melakukan peliputan di pengadilan tersrbut merasa" tertipu" oleh SIPP yang ada dilayar monitor PN Medan.

   Bahkan dalam amar putusannya majelis hakim tersebut  juga memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

   Selanjutnya Memulihkan hak - hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

   Lain dengan terdakwa Dhanny Surya Satrya selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP ) Bank Syariah Mandiri ( BSM) Perdagangan ( splitan) oleh majelis hakim yang sama menjatuhkan pidana 11 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan JPU. S lain hukuman pidana Dhanny ju ga harus membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

   Belum sampai disitu aja, majelis hakim juga menghukum terdakwa dengan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94.850.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ( Inckrah ).

   Apabila harta benda atau asset terdakwa tidak cukupbayar atau menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal itu terpidana dipidana penjara selama 3 tahun penjara.

   Menurut majelis hakim, terdakwa Dhanny Surya Satrya S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair," sebut majelis hakim. 

   Sebelumnya kedua terdakwa dituntut masing-masing 14 tahun penjara oleh JPU Kejari Simalungun, Asor Olodaiv Siagian.

   Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejari Simalungun Bobbi Sandri menyatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum atas vonis yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa.

   "Kita akan lakukan upaya hukum baik itu kasasi maupun banding. Salah satu alasan melakukan upaya hukum selain adanya terdakwa yang divonis bebas, juga karena penerapan pasal yang berbeda dengan tuntutan JPU," sebut Bobbi, Selasa (2/11).

   Sebelumnya dalam dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asor Olodaiv DB Siagian menguraikan dugaan korupsi terjadi pada November 2009 sampai dengan April 2016 terdakwa Dhanny Surya Satrya bersama-sama dengan terdakwa Memet Soilangon Siregar (berkas terpisah), menerima permohonan investasi dari PT Tanjung Siram.

   “Kemudian terdakwa Dhanny selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Syariah Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan pihak PT Tanjung  Siram,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua Jarihat Simarmata.

   Selain itu jaksa juga mengatakan, penyimpangan berikutnya, adanya sengketa lahan kebun Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat sekitar mengakibatkan perpanjangan Sertifikat HGU yang akan jatuh tempo Desember 2010 tidak dapat disetujui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.

   Mirisnya, meski KCP Perdagangan mengetahui harga jual beli kebun di Desa Bagan Baru antara PT TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) senilai Rp32.000.000.000, tetap memasukkan harga jual beli senilai Rp48.051.826.000.

   Apalagi, penyusunan analisa cash flow atau repayment capacity tidak valid dan terkesan PT Tanjung Siram (TS) memiliki kemampuan membayar. Dan pencairan fasilitas pembiayaan tidak bertahap sesuai progres yang dicapai, serta tidak melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) atau invoice dari supplier.

   Selanjutnya, sambung JPU, terdakwa Memet Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Kelurahan Babura, Medan, sebagai peminjam mempunyai peran aktif dalam penyimpangan tersebut. Sesuai laporan hasil audit BPK RI atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp32.565.870.000. ( A_06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *