HEADLINE NEWS

Kategori

Mantan Dirut PD. Paus Dituntut 5 Tahun Penjara, Pengadaan ATK

Mian Munte Hakim Ketua


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Jumat, 10/09/2021.

   Pengadilan Negeri ( PN ) kembali menggelar sidang diruang Cakra4 dengan agenda pemabacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU ) terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD Paus) Kota Pematangsiantar Herowhin Tumpal Fernando Sinaga dalam persidangan secara video call, Senin (6/9/2021).

   " Dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah memenuhi unsur pidana korupsi terkait pengadaan lemari, Alat Tulis Kantor (ATK), fotokopi dan cetakan untuk kebutuhan PD Paus TA 2014 lalu. Dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,” ucap  Nixon A. Lubis dari Kejari Pematangsiantar itu.

   Yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.215 juta.

   Selain itu, Herowhin Tumpal Fernando Sinaga juga dituntut.pidana denda Rp.200 juta subsider ( 3 bulan kurungan).

   Terdakwa juga dituntut pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp.215 juta subsider, dengan ketentuan setelah sebulan perkara pokok berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan lelang.

   Bila nantinya harta.benda terdakwa tidak mencukupi menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

   Hal yang memberatkan, imbuh JPU, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). perbuatannya, berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan serta tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Sedangkan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” papar JPU.

   Ketua Majelis Hakim Mian Munthe sempat menegur penuntut umum tentang sejumlah barang bukti (BB) dalam perkara aquo.

  “Sebentar. Seharusnya saudara memberikan batas yang jelas mana saja Barang bukti yang dikembalikan ke PD Paus, mana pula yang masih dilampirkan dalam berkas perkara,” tandas Mian.

   Sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari terdakwa maupun tim penasihat hukumnya (PH).

   Sementara JPU dalam dakwaannya menguraikan, sebagai perusahaan baru dibentuk, operasional PD Paus berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar diatur dalam Perda No 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PD Pembangunan dan Aneka Usaha.

   Pada Pasal 7 disebutkan jumlah modal yang diserahkan ke PD Paus sebesar Rp.50 miliar yang diberikan secara bertahap. Tahun 2004 PD Paus mendapatkan dana penyertaan modal sebesar Rp4 miliar, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP).

   Di antaranya untuk operasional gaji pegawai (Rp.1.994.579.306), belanja kebutuhan kantor sebesar (Rp1.099.617.600). Biaya pemeliharaan (Rp305 juta), peningkatan SDM (Rp350.803.094) serta kegiatan pameran PD Paus (Rp.300 juta).

   Terdakwa selaku Direktur Utama (Dirut) memerintahkan secara lisan saksi Martha Sinaga dan Iman Sinaga (sudah meninggal dunia) selaku Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya kantor.

   Sehingga setiap ada pengajuan pembayaran, terdakwa menyerahkan uang kepada Martha untuk dilakukan pembayaran. Martha menyerahkan uang tersebut kepada Direktur dan Kabag Keuangan untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan, sebagaimana perintah terdakwa.

   Namun hasil perhitungan ahli yakni Bakti Ginting yang merupakan auditor pada Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, terdapat pengeluaran tidak sebenarnya atas pembayaran ATK serta perlengkapan kantor. ( A_06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *