HEADLINE NEWS

Kategori

Mantan Dikdas Disdik Tebing Tinggi Dihukum 7 Tahun Penjara, Namun Tak Ditahan

Kedua terdakwa yang dihadirkan secara teleconference


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Selasa, 03/08/2021.

   Mantan Kabid Dikdas Disdik Kota Tebing Tinggi Efni Efridah dihukum 7 Tahun Penjara dan membayar denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Putusan yang dibacakan, Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata menghukun Efni Efrida membayar uang pengganti Rp392 juta subsider 3 tahun penjara.

  Terdakwa dinyatakan bersalah dalam pengadaan buku pada tahun 2020, sekitar Rp 2,3 milyar.

   Ketua Majelis Hakim juga menghukum Mantan PPTK Disdik Tebing Tinggi, Masdalena Pohan selama 4 Tahun dan 6 bulan Penjara dan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

  Atas putusan tersebut, kedua terdakwa langsung menyatakan pikir-pikir.

  Sementara itu, sebelumnya penuntut umum Kejari Tebing Tinggi menuntut 8 Tahun Penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Masdalena dituntut selama 5 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

   Selain itu Kadisdik Tebing Tinggi, H Pardamean Siregar dituntut selama 7 Tahun penjara denda Rp200juta subsider 6 bulan kurungan uang pengganti telah dibayarkan Rp1,6 milyar lebih.

   Ketika ditanyakan kepada Ketua Majelis Hakim Jarihat Simarmata yang menyidangkan perkara tersebut, " kenapa terdakwa tidak dilakukan penahanan. Jarihat menyatakan, untuk Pardamean memang tidak ditahan karena sakit jadi tidak dilakukan penahanan. "Kalau itu sudah lama, jadi dia sakit tak ditahanlah," ujarnya.

  Dalam dakwaan sebelumnya, disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan buku panduan pendidik di Disdik Kota Tebingtinggi ditemukan sejumlah kejanggalan. Di antaranya dengan cara Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan.

  Yakni CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita  Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV  Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya serta CV Viktory.

  Hasil penghitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut, kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,3 miliar. Buku yang sempat di antar ke beberapa sekolah SD dan SMP kemudian disita kejaksaan sebagai barang bukti (BB). ( A-06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *