HEADLINE NEWS

Kategori

Sidang UINSU Batal Digelar Dijadwalkan Senin Depan



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Jumat, 23/07/2021.

   Sidang perdana perkara dugaan korupsi Gedung Kuliah Kampus II UINSU dengan  3 terdakwa  yakni Mantan Rektor UINSU Prof Saidurrahman Harahap, PPK Pembangunan Gedung Kuliah Kampus II UINSU, Drs Syahruddin Siregar dan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) selaku rekanan , seyogyanya dijadwalkan hari Kamis (22/7/2021), batal dilaksanaan.

   Sidang perdana perkara Tipikor itu beragendakan Pembacaan Dakwaan  yang ditunggu tunggu Awak Media di PN Medan, hingga sore hari belum juga ada  tanda - tanda akan digelar.

   Saat dikonfirmasi kepada Humas III PN Medan, Syafril Batubara yang juga  merupakan salah satu dari dua ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menyebutkan, persidangan ditunda hingga Senin (26/07/21).

   "Informasi yang diterima dari Penuntut Umum, sidangnya ditunda karena ada kegiatan peringatan HBA," jelas Syafril.

   Majelis baru saja mendapat informasi dari pihak Penuntut Umum tentang penundaan itu. Sebelumnya Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah kepada wartawan mengatakan," pada persidangan nantinya tim jaksa dari Kejatisu dan Kejari Medan.

   Perkara ini bermula dari pengerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461,- yang dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa.

   Namun pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara sesuai hasil audit kerugian negara yaitu sebesar Rp10.350.091.337,98. Setelah dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, terhadap para terdakwa tersebut.

   Sementara  Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata menegaskan pihak kejaksaan menunggu penetapan majelis Hakim untuk menentukan waktu persidangan.

   Dalam perkara ini, terdakwa dikenakan Pasal l 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

   UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999

   Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ( A-06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *