HEADLINE NEWS

Kategori

Korupsi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UINSU, Berkas Mantan Rektor UINSU CS, Dilimpahkan ke PN Medan

Ketiga terdakwa


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 08/07/2021.

   Penuntut Umum Tipikor Kejari Medan melimpahkan tiga berkas tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu Kampus II UINSU TA 2018 ke Pengadilan Tipikor Medan.

Kasi Intel Kejari Medan Bondan Subrata

   "Benar tadi sudah kita limpahkan berkas perkara ketiga tersangka ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan," ucap Kajari Medan, Teuku Rahmatsyah  didampinngi Kasi Intel Bondan Subrata dan Kasi Pidsus Agus Kelana Putra kepada wartawan Kamis (07/07/21).

   Kajari Medan menuturkan "bahwa tiga berkas tersebut langsung diterima Panmud Tipikor PN Medan, Junain Arief". 

   Lanjut Kajari, ketiga tersangka berkas yang dilimpahkan tersebut yakni Prof S dan Drs SS yang merupakan Mantan UINSU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UINSU sedangkan JS merupakan Direktur PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) selaku Pelaksana pembangunan Gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran 2018.

   Dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Tahun Anggaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp 44.973.352.461, yang dikerjakan oleh kontraktor PT Multi Karya Bisnis Perkasa. 

   Namun pembangunan gedung itu kemudian mangkrak dan berpotensi merugikan keuangan negara sesuai hasil audit kerugian negara yaitu sebesar Rp10.350.091.337,98.

   Kasi Intel Kejari Medan, Bondan Subrata menegaskan, pihak kejaksaan menunggu penetapan majelis Hakim untuk menentukan jadwal persidangan.

   Dalam perkara tersebutt ketiga terdakwa dikenakan Pasal l 2 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 

   Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.( A-06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *