HEADLINE NEWS

Kategori

Terkait Kisruh di Lahan PTPN II, Kapolres : Kita Ingin Mediasi Bukan Mengintimidasi



 BELAWAN  |  kabar24jam.com 

Rabu, 02/06/2021.

   Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP MR Dayan menegaskan, undangan yang mereka sampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai kuasa hukum Masidi dkk, tujuannya untuk memediasi agar pemagaran yang dimohonkan oleh PTPN II tidak terjadi keributan di lahan tersebut.

   "Kita mengundang kedua belah pihak untuk memediasi, bukan mengintimidasi. Kita mau dengar pernyataan dari masing-masing pihak, makanya kita undang mereka ke polres. Kita berdiri di tengah-tengah tidak ada berpihak siapa pun, karena kita bekerja atas perintah undang-undang," tegas Dayan, Rabu (2/6).

   Kepada pihak pensiunan melalui kuasa hukumnya, kata Mantan Kapolres Humbas, seharusnya menghadiri undangan yang mereka sampaikan. Sehingga, pihaknya bisa mendengar permasalahan yang terjadi antara ke dua belah pihak.

   "Kita mau dengar, dasar apa PTPN II ingin mengusir mereka (pensiunan) begitu juga pensiunan dasar apa menempati lahan itu. Makanya keduanya kita undang ke polres, agar kita tahu apa masalahnya, sehingga mereka (ke dua belah pihak) kita panggil untuk dimediasi," jelas Dayan.

   Mengenai sengketa yang terjadi antar ke dua belah pihak, kata perwira dua bunga melati emas ini, jangan sempat terjadi keributan. Terganggunya ketentraman dan keamanan adalah tanggung jawab Polres Pelabuhan Belawan. Ia menyarankan kepada pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan masalah itu secara hukum, bukan memberikan pernyataan yang dapat memprovokasi dengan mengatakan adanya intimidasi.

   "Harusnya mereka datang undangan yang kita sampaikan. Kalau memang pensiunan itu merasa itu tanah mereka silakan gugat secara hukum, bukan membuat pernyataan tidak benar dengan mengatakan kita berpihak dan mengintimidasi. Yang jelas, kita tidak ada kepentingan di sana (lahan). Kita hanya ingin masalah ini selesai agar tidak ada keributan untuk kebaikan dan ketentraman di masyarakat," pungkas Dayan.

   Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sebagai kuasa hukum Masidi dkk yang merupakan pensiunan PTPN II menolak undangan Kapolres Pelabuhan Belawan. Mereka menganggap masalah itu ada unsur perdatanya, mengenai undangan Polres Pelabuhan Belawan dalam permohonan pengamanan pemagaran termasuk rumah Masidi dan kawan - kawan oleh pihak PTPN II dikhawatirkan ada dugaan intimidasi dan kriminalisasi kepada pensiunan.

   "Iya kami menolak undangan ini, persoalanya ini ada unsur keperdataannya karena disini ada perselisihan antara perusahaan dengan pekerja dan persoalan perselisihan status lahan dan kemudian khawatir diduga polisi akan digunakan sebagai alat intimidasi dan kriminalisasi untuk pensiunan," jelas Kepala Devisi Sumber Daya Alam (SDA) LBH Medan, M Alinafiah Matondang, SH, M Hum. ( Wil )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *