HEADLINE NEWS

Kategori

Humas PN Medan : Kalau Putusan Sudah Inkcrah, Upaya Hukum PK



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 24/06/2021.

  Terkait kejanggalan Putusan Perdata No. Register 410/Pdt.G/2011/PN. Mdn antara penggugat Hermanto Teja (HT) dan tergugat PT. Kedayutama, PT. Putra Tunas Megah, BPN, Pempvorsu dan Pemko, yang dimenangkan oleh penggugat yang disinyalir menggunakan foto copy surat kepemilikan tanpa asli dan tidak melampirkan denah objek lokasi tanah sebagai bukti di persidangan.

   Ketika ditemui Humas PN Medan sekaitan dengan putusan majelis hakim tersebut, Oyong mengatakan apabila pihak - pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut apalagi sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( Inkcrah ) maka gunakan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ( PK).

   Menurut Oyong putusan hakim diruang persidangan tidak dapat dikomentari oleh siapapun. Tapi upaya hukum untuk itu ada. Hal yang sama juga dikatakan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Medan Sari Duma SH terkait dengan putusan 410 tahun 2012 tersebut, kalau sudah Inkcrah upaya hukumnya PK. 

   "Saya tidak tahu tentang putusan 410 tersebut, coba kita lihat dulu ya," ucap Sariduma SH sembari membuka data komputer di ruangannya.

   "Sudah putus nih, terkait hal ini, gini aja, coba buat surat resmi bermohon untuk meminta salinan Putusan No reg. 410 yang lengkap di PN Medan," ujar Sari Duma SH seraya menambahkan, nanti permohonan tersebut ditujukan ke Kepala Pengadilan Negeri Medan.

   Di tempat terpisah, praktisi hukum Muslim Muis SH sebagai Direktur Pushpa menuturkan kita melihat dan menganalisa dulu putusan itu.

   Dikatakannya, ada aturan-aturan terkait putusan tersebut dan juga yuridis prodensi. Jadi setiap pembuktian dalam perkara perdata itu ditangan penggugat. Apalagi dalam perkara perdata yang diutamakan formilnya seperti surat-surat yang dapat membuktikan gugatannya bukan materinya. 

   "Sebab perkara perdata beda dengan perkara pidana. Kalau pidana yang diutamakan saksi-saksinya yang diperkuat lain dengan perdata. Jadi seharusnya bukti formil itu yang dipertimbangkan hakim," papar Muis.

   Ditambahkannya lagi, apabila surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara perdata tidak ada aslinya hanya berupa foto copy, seharusnya dikesampingkan tidak bisa dipertimbangkan hakim. Apa lagi, hakim bisa sampai memutus hanya berdasarkan foto copy tanpa aslinya,  sudah sepatutnya bisa dipertanyakan. 

   "Bagaimana hakim memutus suatu perkara perdata dengan bukti surat hanya foto copy saja. Apa pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti surat tersebut, hingga bisa mengabulkan gugatan pemohon. Untuk itu, segera bermohon ke PN Medan untuk meminta berita acara putusan lengkap secara resmi. Selanjutnya pihak tergugat melakukan upaya hukum untuk membuat gugatan perlawanan atau Peninjauan Kembali (PK)," tegas Muslim Muis SH.

   Diketahui, terkait surat putusan Perdata 410 di lokasi berbeda, salah seorang bernama M. Insan (52) warga Blok BTN Medan Labuhan merasa tertipu oleh HT terkait soal  jual beli tanah dan sudah dilaporkan ke pihak Poldasu.

   Kasus berbeda lainya, HT juga ada berperkara karena mengklaim bahwa lahan Surya Suhendra adalah miliknya berdasarkan putusan 410 tahun 2012 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan dan sampai sekarang belum juga selesai. ( A-06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *