HEADLINE NEWS

Kategori

Hakim Putus 1 Tahun 6 Bulan Penjara Mantan Bupati Labura Nonaktif H Buyung, JPU KPK Pikir- Pikir



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 08/04/2021.

   Majelis Hakim menghukum Bupati Labura Nonaktif Khairuddin Syah Sitorus alias H Buyung selama 1 tahun dan 6 bulan penjara Denda Rp,- 100 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan. Putusan yang diucapkan Ketua Majelis Hakim, Mian Munthe tersebut dilaksanakan diruang sidang Cakra2 Pengadilan Negeri ( PN) Medan dihadiri kedua terdakwa secara virtual. , Kamis (08/04/2021).

   Sementara putusan terhadap Mantan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labura, Agusman Sinaga selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

   Selain itu majelis hakim menolak permohonan Justice Collaborator (JC) kedua terdakwa dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah pelaku utama dalam pemberian suap untuk kepengurusan DAK APBN-P 2017 dan APBN 2018, bidang kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan agar disetujui Kemenkeu dan Kemenkes.

   Dimana Khairuddin Syah menyuruh Agusman pada 2017 sampai 2018 memberikan uang secara bertahap kepada mantan anggota DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Puji Suhartono selaku Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP periode 2016-2019.

  Adapun total uang yang diberikan kepada ketiganya sebesar Rp 600 juta dan 242.000 Dollar Singapura.

   Pemberian yang dilakukan agar Irgan dan Yaya mengurus Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (DAK APBN-P TA 2017) Kabupaten Labura dan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (DAK APBN TA 2018) Bidang Kesehatan untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan agar disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

   Terdakwa Khairuddin pada 16 Maret 2017 mengajukan usulan DAK APBN-P TA 2017 ke Kementerian Keuangan senilai Rp 261 miliar untuk pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, jalan dan irigasi.

   Awal April 2017, terdakwa meminta Agusman Sinaga dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Habibuddin Siregar untuk mengurus perolehan DAK APBN-P TA 2017 dan pengajuan usulan DAK APBN TA 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan di Kementerian Keuangan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan kepada Yaya di Jakarta.

   Dimana Yaya Purnomo bersedia membantu dan mengarahkan agar bupati mengajukan usulan DAK APBN TA 2018 kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Bappeda Labuhanbatu Utara Nomor 050/1049/Bappeda/2017 senilai Rp 504 miliar lebih yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, irigasi dan kesehatan. "Khusus untuk bidang kesehatan dialokasikan untuk pembangunan prasarana Puskesmas sebesar Rp 1,8 miliar dan pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan senilai Rp 34 miliar lebih," ucap majelis hakim.

   Kemudian pada 3 Mei 2017 di Jakarta Pusat, kedua terdakwa, Habibuddin Siregar bertemu dengan Yaya Purnomo. Saat bertemu menyatakan bersedia membantu dengan kesepakatan terdakwa memberikan komitmen fee sebesar 7 persen dari perolehan nilai DAK yang diajukan dan penyerahannya melalui Agusman Sinaga.

   Juli 2017, Yaya Purnomo menyampaikan bahwa Kabupaten Labura akan mendapatkan DAK APBN-P TA 2017 sebesar Rp 44 miliar lebih. Pada 9 Agustus 2017, ucapan Yaya terbukti.

   Yaya lalu menghubungi Agusman menyampaikan agar Agusman menyampaikan kepada terdakwa Kharruddin “Pak Bos” meminta komitmen fee sesuai kesepakatan awal. Dia meminta agar uang diserahkan dalam mata uang Dollar Singapura (SGD).

   Pertengahan Agustus di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Agusman dan Habibuddin Siregar melakukan pertemuan dengan Yaya dan Rifa Surya sekalian menyerahkan uang SGD 152.000. 

   Pada 1 November 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan informasi di website resmi Ditjen Perimbangan Keuangan terkait besaran DAK APBN TA 2018 Kabupaten Labura untuk alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp 49 miliar lebih.

   Selanjutnya pada 20 November 2017, terkait DAK APBN TA 2018 Kabupaten Labura, terdakwa mengajukan Surat Pernyataan Nomor 900/2216/SETDA/2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bupati Labura kepada Kementerian Keuangan tentang Peruntukan DAK APBN TA 2018 yang dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah TA 2018 yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp 19 miliar lebih dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar.

   Akhir November 2017 di Food Court Metropole Cikini, Agusman dan Habibuddin bertemu kembali dengan Yaya dan Rifa sekaligus menyerahkan uang sejumlah SGD 90.000 untuk mengurus DAK APBN TA 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan.

   Pada 12-14 Desember 2017, dilakukan pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK TA 2018 Kabupaten Labura dengan tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan.

   Saat dilaksanakan DESK (diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan kegiatan yang dilengkapi dengan data yang mendukung) ternyata pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar tidak disetujui Kementerian Kesehatan karena proposal yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan di lokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi.

   Permasalahan Desk RKA DAK APBN TA 2018 ini dilaporkan Agusman kepada terdakwa Kharruddin. Lalu Agusman diminta segera menyelesaikan permasalahan karena khawatir apabila tidak segera disetujui Kementerian Kesehatan maka pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan batal diperoleh.

   Uang yang diberikan kepada Irgan, Puji dan Yaya berasal dari beberapa kontraktor yang dijanjikan akan mendapatkan proyek. Terdakwa Kharrudin Syah juga membeli ambulans, Suzuki Type GC415-APV DLX jenis MB penumpang atasnama Erni Ariyanti dan satu Toyota Innova Venturer 2.4 AT atasnama Halimah yang dipergunakan untuk operasional terdakwa di Jakarta.

   Usai membacakan putusan Penuntut Umum KPK, Budhi Sarumpaet menyatakan pikir-pikir karena sebelumnya menuntut Khairuddin selama dua tahun penjara dan membayar denda Rp200 Juta subsidair 4 bulan kurungan. Sedangkan Agusman dituntut selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

   Sementara itu kedua terdakwa juga menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. ( A 06 )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *