HEADLINE NEWS

Kategori

Diduga Merusak Lingkungan PT Mitra Laut Bahari Dilaporkan ke Menteri LHK dan Menteri Kelautan dan Perikanan



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Selasa, 13/04/2021

    Kordinator wilayah Sumut, Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara (KPSKN PIN-RI) secara tertulis telah melaporkan PT Mitra Laut Bahari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait dugaan pencemaran air laut dan sungai disekitar perusahaan coldstorage itu.

    Selain itu, KPSKN Sumut juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Sumut segera menutup kegiatan operasional PT Mitra Laut Bahari di Jalan Besar Teluk Nibung Kel. Pematang Pasir Tanjung Balai Asahan, karena telah meresahkan masyarakat.

    Penutupan kegiatan operasi perusahaan tersebut, seharusnya juga diiringi pencabutan ijin operasional PT Mitra Laut Bahari oleh Dinas Perikanan Prov. Sumut karena kegiatan perusahaan adalah dibidang pengolahan ikan beku (coldstorage). Namun hal ini tidak terlepas dari Badan Lingkungan Hidup, karena diduga telah membuang limbah sembarangan dan mencemari lingkungan.

    Hal itu dikatakan Ka. Korwil Sumut KPSKN, Taulim P. Matondang didampingi Wakil Robert Hutahaean SH serta Ka. Sekretariatan umum M. Syafrin Pasaribu SE di kantornya, Rabu, 06/04 di kantornya.

    Menurut Taulim, berdasarkan info dan laporan masyarakat sekitar, bahwa perusahaan itu diduga membuang limbahnya ke sungai. Sehingga mengakibatkan air sungai berwarna hitam dan berbau. Padahal masyarakat sekitar masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci dan lain-lain.

    Masyarakat sangat keberatan dengan keberadaan  PT Mitra Laut Bahari yang diduga telah mencemari Lingkungan hidup bahkan seperti tidak peduli dengan keberadaan masyarakat disekitarnya. Kuat dugaan bahwa pemilik perusahaan berinisial Aan, tidak menyediakan Instalasi Pengolahan Air 

    Karena pengusaha tersebut telah berulangkali ditegur masyarakat melalui aksi unjukrasa, namun tidak pernah dihiraukan, seolah-olah pengusaha kebal hukum.

    Untuk itu, Korwil KPSKN PIN-RI Sumut meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumut segera melakukan penyelidikan dan menutup kegiatan perusahaan tersebut yang telah mencemari lingkungan. Sementara itu, Dinas Perikanan Sumut juga harus mencabut ijin-ijin operasi perusahaan itu.

    Hal ini terkait dengan UU no.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo PP no.46/2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup dan PP no.74 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, kata Taulim. (Team)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *