HEADLINE NEWS

Kategori

Korwil KPSKN Sumut Minta : Walikota Medan Copot Kadis PKP2PR Soal IMB



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Senin, 29/03/2021 

    Kordinator Wilayah Sumut Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional (KPSKN), minta agar Walikota Medan, segera mencopot Kadis PKP2PR, karena dinilai tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

    Hal itu dikatakan Ka. Korwil KPSKN-PIN RI Prov. Sumut,  Taulim P. Matondang kepada awak media, Senin 29/03 di kantornya, menanggapi munculnya tuding menuding penyebab banyaknya bangunan bermasalah di Kota Medan.

    Menurut Taulim, apapun ceritanya, sebagai pelaksana peraturan, Kadis PKP2PR harus tegas dalam hal penegakan peraturan, dan jangan sampai mau di intervensi oleh pihak lain seperti pembuat peraturan (legislatip).

    Sebenarnya, masalah IMB di kota Medan sudah sangat memprihatinkan. Kalau di audit, saya yakin banyak retribusi IMB yang raib yang seharusnya menjadi PAD.

    Masalah IMB ini, menurut kami bukanlah masalah yang baru terjadi, tapi sudah sejak lama dengan indikasi atau dugaan memperkaya diri sendiri atau kelompok.

    IMB seharusnya diberikan setelah pemilik bangunan mendaftar dengan melengkapi persyaratan memperoleh IMB. Kemudian di survey, dievaluasi atau disesuaikan antara gambar bangunan dengan lokasi bangunan. Apabila tidak ada melanggar peraturan seperti rolen dan lain-lain, barulah keluar IMB dan bangunan bisa dimulai.

    Kenyataan dilapangan adalah sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan banyak bangunan tanpa IMB, atau banyak bangunan punya IMB tapi bermasalah karena tidak mengikuti aturan-aturan yang ada.

    Oleh sebab itu, hal ini sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab Kadis PKP2PR Kota Medan saat ini. Masalah dikatakan bahwa ada oknum anggota DPRD yang ikut membecking bangunan-bangunan, menurut kami bahwa hal itu bukan lagi menjadi rahasia umum. Namun semua ada koridor institusi dan hukumnya.

   Sebagai anggota dewan yang terhormat yang mewakili kepentingan dan suara seluruh rakyat, hendaknya janganlah hanya mewakili konstituennya atau menjadi memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan yang merugikan keuangan negara atau "korupsi".

    Untuk itu, Taulim tetap meminta agar Walikota Medan segera mencopot BI Kadis PKP2PR dari jabatannya. Dan juga meminta agar Kapoldasu, Kajatisu mengusut dugaan kerugian negara dibantu Badan Pemeriksa Keuangan. (Team).

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *