HEADLINE NEWS

Kategori

Terdakwa Halim Wijaya Penipuan Rp4 M Dituntut 3 Tahun 8 bulan, JPU Minta Hakim Tahan



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Rabu, 24/02/2021.

  Halim Wijaya (41), warga Jalan Krisan, Komplek Griya Riatur Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, salah seorang dari 2 terdakwa penipuan Rp4 miliar lebih dengan korban anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun, diruang sidang Cakra 9 PN Medan dituntut hukuman pidana 3 tahun dan 8 bulan penjara, Selasa (23/02/2021).

   Terdakwa Halim Wijaya bersama Siska Sari W Maulidhina (penuntutan terpisah) telah memperdayai saksi korban Rudi Hartono Bangun di tahun 2017 hingga 2018 telah memperdaya  saksi korban seolah jadi incaran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seolah mempu menangkalnya dengan bantuan secara mistis oleh jin yang dikirimkan Ratu Pantai Selatan 'Nyi' Roro Kidul.

   Namun Rudi Hartono Bangun harus menyanggupi syarat yang diberikan 'Sang' Nyai yakni bayi dengan tubuh masih memerah sebagai tumbal. Namun syarat tersebut terlalu berat bisa diganti dengan ayam 7 atau 8 ekor ayam hitam. 

   Korban kemudian diminta saksi agar mengirimkan uang ke rekening rekannya, terdakwa Halim Wijaya untuk beli tumbal dan keperluan ritual. Sebab menurut Siska, rekeningnya sedang diawasi aparat penegak hukum.

   Selain itu, terdakwa warga Jalan Krisan Komplek Griya Riatur, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan juga pernah mengambil uang kurang lebih 10 kali dalam satu amplop berisikan 10 lembar pecahan1000 dolar Singapura untuk keperluan ritual ke rumah korban di bilangan Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Medan. 

   Baik terdakwa Halim Wijaya maupun rekannya, Siska tidak mampu mengembalikan uang saksi korban Rudi Hartono senilai Rp,- 4 Miliyar lebih.

   Selain itu, JPU dari Kejati Sumut Rahmi Shafrina juga memohon agar majelis hakim diketuai Denny Lumbantobing agar terdakwa ditahan di rumah tahanan (rutan). JPU  juga menyatakan fakta telah terungkap di persidangan, berpendapatn bahwa dakwaan primair pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, telah memenuhi unsur.

   Yakni turut serta melakukan dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

   Hal memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban senilai  Rp4 miliar lebih, kemudian tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan.

   Persidangan sebelmya diketahui dipersidangan JPU  Rahmi sempat menyebutkan bahwa terdakwa Halim Wijaya pernah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang ( DPO ) oleh Polda Sumut dalam Status tersangka. Kemudian dalam status DPO, Kuasa hukumnya mengajukan upaya Praperadilan.

   Setelah putusan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Halim di tolak atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri Medan, beberapa minggu kemudian Halim dan Siska dapat ditangkap dan ditahan oleh Pihak Poldasu.

   Namun hakim Dona sempat mempertanyakan pada JPU, "apa hubungannya dengan perkara ini, " tandas Dona coba yang lain ditanyakan. Karena mendengar perkataan hakim Dona , Rahmi (JPU) menyudahi pertanyaannya " cukup majelis," dengan nada kesal.

   Selain itu juga  sempat dikonfirmasi kepada hakim Dona alasan Penanguhan Penahanan yg di lakukan oleh hakim Mery Dona Pasaribu terlalu prematur dan klasik diluar dari apa yg ditentukan dalam KUHAP dan sangat tendensius sekali. Sebab alasannya terdakwa di tangguhkan karena terhalang pekerjaannya di INALUM dan Uang jaminan. Selanjutnya hakim Dona menyarankan untuk melalui humas saja dengan alasan tidak berwenang memberi keterangan pers.

   Pada saat dimintai tanggapan terhadap praktisi hukum tentang awal proses perkara status awal tersangka sudah DPO, mestinya jadi bahan pertimbangan hukum juga bagi hakim utk tidak memberi pengalihan tahanan Halim Wijaya. Sehingga dikatagorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan.  

   Menurut Muslim Muis selaku praktisi hukum dari LBH Puspha, melihat kronologis kasus dari penyidik hingga ke persidangan, sebaiknya majelis hakim tidak terbiru- buru mengalihkan tahanan terdakwa Halim Wijaya. Sebab dalam proses awal penyidikan sejak ditetapkan sebagai tersangka, Halim Wijaya sudah menunjukan perbuatan tidak taat pada hukum dan melarikan diri saat proses hukum terhadap dirinya sedang berjalan.

   Dikatakan Muslim Muis juga, Ketua PN Medan harus mengevaluasi majelis tersebut.Bila perlu ambil alih perkara tersebut sebelum di putus. Sebab dikhawatirkan putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak sesuai rasa keadilan khususnya bagi saksi korban Rudi Hartono.

   Selain itu lanjut Muis, Terdakwa Halim Wijaya sampai tuntutan pidana terhadap dirinya dibacakan JPU didepan persidangan, belum ada perdamaian dan tidak ada kemampuan untuk mengembalikan uang saksi korban Rudi Hartono Bangun. Sehingga dalam Tuntutannya meminta majelis hakim tahan terdakwa di Rutan, pungkas Advokat Kondang ini. ( Apri )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *