HEADLINE NEWS

Kategori

LiRA Meminta Mentri Polhukam Ambil Alih Sengketa Lahan Yang di Serobot PT. STTC



BELAWAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 18/02/2021.

   Kementerian Politik Hukum Dan Ham Republik Indonesia  Mengambil Alih  Persolan Terkait Sengketa Lahan antara PT. STTC dan Masyarakat Belawan Bahari. 

  Rabu 17 Februari 2020 Sesuai Undangan Rapat UN. 274/HK.00.01/02/2021 Koordinasi yang di laksanakan di Kantor Kementrian di Jalan Merdeka Barat No: 15 Jakarta Pusat Menghadirkan beberapa pihak pihak yang bersengketa. 

  Berdasarkan Surat Dumas LSM LiRA Medan Denai serta bebrapa LSM  Lainya seperti SIAP Sumut dan PERMA Sumatra Utara  di mana Ketiga LSM ini yang sejauh panatauan Awak media sebagai  pendamping Masyarakat Belewan bahari dalam memperjuangkan lahan yang menjadi akses jalan masyarakat yang saat ini di duga di serobot oleh Perusahaan Rokok PT. Sumatra Tobacco Trading Copany (STTC).

   Rapat Koordinasi yang di pimpin oleh Ketua Sidang Bapak Baringin.S membuka rapat tersebut pada Pukul 13:00 di mana peserta rapat Koordinasi tersebut di hadiri Kepala BPN kota Medan, Direktur Kriminal Umum Polda Sumatra Utara beserta jajaran, Camat Medan Belawan, PT. MJB, PT. Bogasari Kuasa Hukum Mujianto, dan tentunya LSM LiRA Medan Denai selaku pelapor dan Casper Hutapea sebagai perwakilan Masyarakat Belawan Bahari turut juga satu perwakilan dari PT. STTC. 

   Di dalam sidang Kepala BPN Kota Medan Bapak Dr. Yuliadi Mengemukakan bahwa berdasarkan Catatan BPN kota Medan Benar lahan Seluas 13.431 M2  adalah pecahan dari No: SHM 170 dan Kepala BPN Kota Medan juga menjelaskan Keterangan Arsip terkait Tanah tersebut adalah benar di rencanakan sebagai jalan. 

   Pimpinan Sidang Rapat Koordinasi tersebut meminta Kepada BPN Kota Medan untuk segera Melakukan pengukuran ulang Agar persoalan ini segera Selesai supaya tidak memunculkan konflik di tengah tengah masayarakat. 

   Hal tersebut di bantah oleh Kuasa hukum dari PT. STTC menurut nya Kamilah yang sebenarnya di Zolimi bukan masyarakat uajarnya pada rapat tersebut, apalagi tentang pengukuran ulang , ini tak perlu lagi ada sebab ini sudah di ukur oleh pihak JasaMarga bebrapa tahun Lalu , singkatnya Saya Menolak untuk di lakukan Pengukuran ulang di sebabkan adanya tumpang tindih yang terbit dari BPN Medan tandas Kuasa hukum PT. STTC di hadapan para sidang rapat. 

   Ketua LSM LiRA Sangat mengecewakan sikap dari pihak PT. STTC yang terkesan takut untuk melakukan pengukuran ulang Camat LSM LiRA FR. Nasution mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi PT. STTC menolak pengukuran ulang  jika mereka memiliki legal standing yang benar terkait lahan yang mereka kuasai saat ini , Kecurigaan warga kepada PT. STTC semangkin Kuat dengan penolakan pengukuran ulang  , seolah PT. STTC takut terbongkar kebohongan yang selama ini di sembunyikan  pihak STTC kepada Masyarakat ujar FR. Nasution pada awak media. 

   Akhirnya dalam sidang tersebut Dir Krimsus polda Sumatra Utara menyampaikan bahwa polda Sumatra Utara telah berkoordinasi kepada BPN kota Medan  untuk dilakukan pengukuran supaya empat Laporan masyarakat yang bergulir pada kami saat ini bisa menguak fakta sebenarnya  siapa yang layak menjadi tersangka atau tidaknya harus di lakukan pengukuran ulang sehingga tapal batas masing masing tanah dapat terungkap kebenarannya ujar Dirkrimum polda Sumatra Utara Kombespol  Tatan dirsan atmaja pada gelaran Rapat.

   Akhirnya Pimpinan Sidang Rapat menekankan Kepada BPN kota Medan untuk tetap melakukan Pengukuran ulang meskipun pihak PT. STTC tidak bersedia di lakukan pengukuran" Kami dari Kementrian POLHUKAM Akan Menyurati BPN Kota Medan untuk segera melakukan pengukuran ulang lahan No Surat SHM 720 agar persoalan ini segera di tuntaskan sekaligus Kami juga akan menunjau langsung kondisi lahan yang ada di sana dan akan terus mengawal persoalan ini hingga selsai  di sampaikan pimpinan sidang  Rapat Koordinasi di kantor Kementerian Menkopolhukam jakarta pusat. ( Wil )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *