HEADLINE NEWS

Kategori

PH : Cacat Formil, Posita Tidak Sesuai Petitum Tuntutan terhadap 3 dari 9 Terdakwa

Tim PH 9 terdakwa sedang membacakan pledoi di depan persidangan


MEDAN  |  kaabar24jam.com 

Selasa, 05/01/2021.

   Surat tuntutan JPU dari Kejati Sumut terhadap 8 oknum personel Polresta Padangsidimpuan dan seorang warga sipil yang didakwa sengaja 'melepas' pemilik 327 kg narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dinilai cacat formil.

   Hal itu diungkapkan Salman Alfarizi Simanjuntak selaku ketua tim penasihat hukum (PH) para terdakwa ketika menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam persidangan secara virtual di Cakra 7 PN Medan, Selasa petang (5/1/2021).

   Dalam nota pledoinya Salaman mengatakan, dalam petitum tuntutan JPU (dibacakan Anita, red) meminta agar masing-masing dipidana mati yakni Bripka Witno Suwito dan warga sipil Edi Heriyanto Ritonga alias Gaya. Serta terdakwa lainnya Martua Pandapotan Batubara selaku Kanit Resnarkoba Polresta Padangsidimpuan dituntut pidana seumur hidup. 

   Ketiga terdakwa dituntut JPU dengan pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati dan penjara seumur hidup.

   Sementara dalam Positanya JPU menguraikan Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, tidak ada pidana mati. Yang ada pidana 20 tahun dan seumur hidup. 

   Sehingga dikatakan Salman dalam pledoinya," Surat tuntutan JPU cacat norma, secara formal. Ada apa dengan rekan JPU? Diurai semua unsur yakni barang siapa, tanpa hak membawa, mengangkut dan seterusnya namun dalam petitumnya diminta agar ketiga terdakwa pidana Pasal 114".

   Menurut Salman Kejanggalan lainnya, JPU dimotori Abdul Hakim Sorimuda Harahap tidak pernah menghadirkan saksi pelapor Ali Akbar Daulay dan 327 kg ganja kering yang dijadikan sebagai barang bukti (BB) dalam perkara aquo, sama sekali tidak pernah diperlihatkan di persidangan. " Bagaimana ceritanya seseorang didakwa dan dituntut pidana perkara ganja, tapi ganjanya tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, "Ungkap salman dalam isi pledoinya. 

   "Bahkan seseorang dituntut pidana mati, tapi tidak dijelaskan secara mendetail apa peran masing-masing terdakwa sehingga dituntut mati atau seumur hidup. Semua terdakwa punya peran masing- masing," jelas Salam. "Apakah setiap orang tidak mendukung program pemerintah harus dipidana mati, " imbuh nya.

   Kejanggalan lainnya atas nama 6 terdakwa Bripka Rudi Hartono, Brigadir Andi Pranata, Brigadir Antoni Preddi. Brigadir Dedi Aswaranas, Brigadir Amdani Damanik serta Briptu Rory Miryam Sihite yang dituntut masing-masing dituntut 20 tahun penjara (pidana Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, red) tanpa memasukkan keterangan terdakwa sekaligus sebagai saksi mahkota.

   "Semoga masing-masing majelis hakim Yang Mulia memeriksa perkara aquo berani memberikan terobosan hukum dan memakai hati nurani agar memutus dengan rasa keadilan. Bahkan seharusnya para terdakwa dapat penghargaan buat negara ini," Harapannya.

   Usai pembacaan pledoi, hakim ketua Jarihat Simarmata menunda persidangan, Rabu besok (6/1/2020) untuk mendengarkan penyampaian replik dari JPU maupun duplik dari tim PH terdakwa. (Apri)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *