HEADLINE NEWS

Kategori

PPK Divonis Hakim Lebih Ringan 1 Tahun Dari Tuntutan JPU

        Majelis Hakim Sedang Membacakan Putusan


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Jumat, 18/12/2020.

   Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah,  Sueka Bonafide Baron Kaban selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), divonis 1 tahun penjara dan Risdianto alias Anto selaku Pelaksana Kegiatan divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni Batubara diruang sidang Cakra4 Pengadilan Negeri Medan.

   Majelis Hakim Tipikor diketuai Sri Wahyuni Batubara yang bersidang secara virtual juga menghukum denda keduanya, masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

   Anehnya, terkait kerugian negara hanya dibebankan kepada Risdianto (42), Wakil Direktur CV. Karya Putra Mandiri, selaku  pelaksana kegiatan, sebesar Rp 776 ribu subsider 3 bulan kurungan.

   Sedangkan Sueka Bonafide Baron Kaban (50) PPK Bid. Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karo, Sumatera Utara lepas dari Uang Pengganti atas kerugian keuangan negara.

   Sementara dalam amar putusannya, majelis hakim,menjelaskan kedua terdakwa, orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan yang memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi.

   Sebelumnya pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo,  memiliki Kegiatan Studi Kelayakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan anggaran Rp. 250 juta yang bersumber dari P-APBD Kab. Karo TA 2015.

   Studi kelayakan dilaksanakan di Kecamatan Merek, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Dolat Rakyat.

   Terkait itu, terdakwa Sueka selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) dan nenetapkan setiap kecamatan sebesar Rp. 50 juta, namun terjadi penawaran sehingga berkisar Rp 49 juta perkecamatan.

   Selain itu, terdakwa Sueka melakukan pengadaan langsung, menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk lima perusahaan pelaksana pekerjaan.

   Awalnya, 27 Oktober 2015, terdakwa Risdianto  mengajukan penawaran 5 perusahaan untuk pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan TPA sampah, yakni.CV. Kreasi Persada,  CV. Kreatif Cipta Pratama, CV. Sportif Citra Mandiri, CV. Permata Phytagoras dan PT. Ligresa Lau.  

   Rupanya, lima perusahaan yang diajukan hanya akal-akalan terdakwa Risdianto. Setidaknya, dengan cara melawan hukum, memanipulasi, memalsukan tanda tangan dan stempel lima perusahaan guna mendapatkan  pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan

   Kacaunya, hasil studi kelayakan yang dikerjakan terdakwa, tidak layak dipergunakan dan tidak dapat digunakan.

   Dalam dakwaan JPU disebutkan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara  sebesar Rp. 227.176.000. Sehingga majelis hakim yakin perbuatan kedua terdakwa melanggar  Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

   Menanggapi putusan majelis hakim, JPU dan Penasihat Hukum terdakwa, Ilham Parlindungan Lubis SH menyatakan, pikir-pikir.

   Putusan majelis hakim lebih ringan 1 tahun dengan tuntutan JPU Akbar Pramadhana dari Kejari Karo yang menuntut Sueka 2 tahun penjara,.Sedangkan Risdianto dituntut 3 tahun penjara, divonis hakim 2 tahun penjara. Denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp 55.776.000, subsider 6 bulan kurungan.

   Perbedaan kerugian negara antara dakwaan, tuntutan  dan vonis tentu menimbulkan pertanyaan. Menurut JPU , kemungkinan kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Candra Tarigan (berkas terpisah). Sebab perkaranya masih dalam proses persidangan,” jelas JPU kepada awak media, usai sidang. ( Apri )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *