HEADLINE NEWS

Kategori

Muluskan APBD/P-APBD, Gatot Gelontorkan Rp6,8 M kepada 14 Mantan Anggota DPRD Sumut



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Senin, 14/12/2020.

   Sidang perdana perkara pemberian uang suap secara berkelanjutan mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut berlangsung secara maraton di Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (14/12/2020). 

   Menjelang tengah hari, dua majelis hakim yang menangani perkara suap tersebut (hakim ketua Immanuel Tarigan dan Eliwarti, red) pun sempat menskorsing sidang pembacaan materi dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum ( JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

    Tim penuntut umum secara estafet membacakan materi dakwaan terhadap 14 terdakwa. Masing- masing terdakwa hadir secara virtual dari Lapas Tanjung Gusta Medan. 

   Para terdakwa mantan anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 dan 2009-2014 didakwa secara berkelanjutan bersama-sama dengan 51 mantan anggota dewan lainnya (penuntutan terpisah dan sudah divonis berkekuatan hukum tetap) menerima uang suap dari mantan gubernur Gatot Pujo Nugroho.

   Setelah menerima laporan dari stafnya, Gatot Pujo Nugroho kemudian menghubungi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut agar menyediakan dana untuk para legislator. 

   Gatot diberikan list berikut nilai uang yang akan diterima para anggota dewan jumlahnya bervariasi. Menurut JPU KPK, anggota dewan yang menduduki jabatan Ketua Fraksi dan masuk Badan Anggaran (Banggar) mendapat uang suap lebih banyak.

    Sempat terjadi 'penawaran' nilai uang yang diminta anggota dewan untuk 'uang ketok' agar APBD TA 2012, 2013, 2014 dan 2015 berikut Perubahan (P-APBD) Provinsi Sumut diterima dalam Rapat Paripurna. 

   Para mantan anggota dewan secara bertahap menerima uang suap melalui Randiman Tarigan (ketika itu menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Sumut, Baharuddin Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Alinafiah selaku Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Sumut atau Ahmad Fuad Lubis selaku Kabiro Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumut.

   Termasuk 'gertakan' legislator akan melakukan pemakzulan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD TA 2012 oleh Gatot sebagai gubernur.

   Untuk ke-14 terdakwa, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu telah menggelontorkan Rp6,8 miliar. Yakni terdakwa Rahmad Pardamean Hasibuan (1 berkas) total menerima Rp500 juta.

    Berkas terpisah, urai JPU Ronald Ferdinand Worotikan, terdakwa Nurhasanah menerima Rp472,5 juta, Jamaluddin Hasibuan (Rp437,5 juta) dan terdakwa Ahmad Hosen Hutagalung (Rp752,5 juta).

    Terdakwa Sudirman Halawa Rp(417,5 juta), Ramli (Rp497,5 juta) dan Irwansyah Damanik (Rp602,5 juta), Sedangkan terdakwa Megalia Agustina (Rp540,5 juta), Ida Budi Ningsih (Rp452,5 juta), Syamsul Hilal (Rp477,5 juta) dan terdakwa Mulyani (Rp452,5 juta).

   Berkas lainnya dengan terdakwa Robert Nainggolan (Rp427,5 juta), Layari Sinukaban (Rp377 5 juta), Japorman Saragih (427,5 juta).

   JPU dari KPK menjerat ke-14 terdakwa dengan pidana berlapis. Yakni Pertama, pidana Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

   Atau kedua, pidana Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atau ketiga, Pasal 11 huruf b jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

   Usai pembacaan, hakim ketua Immanuel Tarigan melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda penyampaian eksepsi dari para PH terdakwa. (Apri)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *