HEADLINE NEWS

Kategori

Korupsi E-Katalog Dinas Infokom Siantar, Acai Dibui 1,5 Tahun dan Posma 1 Tahun


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 17/12/2020.

   Dua terdakwa di Dinas Komunikasi dan lnformatika (Infokom)  Kota  Pematangsiantar yakni, Posma Sitorus Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) dan Acai Tagor Sijabat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) divonis majelis hakim yang diketuai Bambang Joko Winarno dengan hukuman 1 tahun ( terdakwa Posman) dan 1 tahun 6 bulan penjara ( Acai) diruang sidang Cakra 3 Peradilan Tipikor pada Pengadilan Negeri ( PN) Medan, ( 17/12/2020).

   Selain hukuman penjara keduanya dibebankan membayar denda Rp. 50 juta terdakwa Acai harus membayar Uang Pengganti ( UP) sebesar Rp. 190 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan 2 bulan kurungan.

   Kedua terdakwa disebutkan terbukti Belanja Jasa Internet  (bandwidth) program E-Katalog TA 2017 tidak sesuai Speck. Sehingga majelis hakim diketuai Bambang Joko Winarno itu dalam amar putusannya menyatakan sependapat dengan tuntutan JPU dari Kejari Pematangsiantar.

   Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, majelis hakim meyakini unsur dakwaan subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Sub a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo perubahan atas  UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terbukti.

   Vonis majelis hakim terhadap terdakwa Posma Sitorus lebih ringan 6 bulan. Sebab pada persidangan lalu JPU menuntut terdakwa agar dipidana 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

   Demikian vonis terhadap terdakwa Acai Tagor Sijabat, lebih ringan 6 bulan. Warga Jalan Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur tersebut sebelumnya dituntut pidana 2 tahun dan denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

   Serta pidana tambahan membayar UP sebesar Rp190.150.000, dengan          ketentuan jika tidak sanggup dibayar selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh JPU dan dilelang untuk menutupi UP tersebut.

   "JPU maupun terdakwa dan penasihat hukumnya bisa menggunakan haknya selama 1 minggu bila tidak terima dengan putusan yang baru dibacakan," pungkas hakim ketua Bambang Joko Winarno.

   Dalam dakwaan diuraikan,  terdakwa Acai memang ada melaksanakan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp726 juta untuk belanja Bandwidth. PT TNC keluar sebagai pemenang tender dengan pagu Rp721 juta lebih.

   Kedua terdakwa dinilai tidak menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan program E-Katalog -terdiri dari 3 item- di Dinas Infokom Pematangsiantar tidak sesuai dengan direncanakan sebelumnya.

   Laporan  Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan  Negara (LHPKKN) mencapai Rp450,4 juta sebagaimana audit yang dilakukan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut pada 28 November 2019. (Apri)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *