HEADLINE NEWS

Kategori

CIPTA KERJA BUAT INDONESIA MEMANAS” KETUM SMH INDONESIA KRITISI PEMERINTAH SAHKAN UU PREMATUR DAN LANGGAR PROSEDUR



 MEDAN  |  kabar24jam.com 

Sabtu, 10/10/2020.

    Pasca disahkannya RUU Cipta kerja menjadi UU oleh Legislator Senayan, kini cipta kerja menuai polemik yang berujung dengan munculnya sejumlah aksi kalangan mahasiswa dan buruh diberbagai daerah yang mengakibatkan situasi nasional mencekam. Sejalan hal tersebut Pengurus Besar Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia yang juga merupakan salah satu komponen lembaga mahasiswa ditingkat nasional yang ikut menyuarakan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja pada aksi masa beberapa hari lalu, secara tegas memberikan kritikan pedas terhadap kebijakan regulasi yang diambil oleh Parlemen.

    Pada kesempatan tersebut, Jakaria Simbolon yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Hukum Indonesia (Disingkat SMHI) menyampaikan jika UU Cipta Kerja yang disahkan parlemen terkesan premature dan tak sejalan dengan kebutuhan Indonesia saat ini, bahkan ia juga menganggap jika parlemen kursi DPR telah menabrak aturan main pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimana tidak, berdasarkan informasi yang menyebar bahwa yang membuat janggalnya  ialah dengan tidak adanya penyerahan Draf undang – undang cipta kerja kepada beberapa fraksi yang mengikuti sidang Rapat Pengesahan Undang – undang tersebut. Bahkan secara substantif terdapat beberapa kritikan dimana dalam pembahasan awal atas perancangan UU tersebut hanya melibatkan segelintir pihak yang berkepentingan yakni pengusaha dan tidak melibatkan serikat pekerja sehingga terdapat keputusan yang dipaksakan.

    “ Secara umum kami menganalisa pada perspektif hukum jika UU tersebut dalam implementasinya didaerah belum tentu bisa berjalan oleh karena adanya desentralisasi kebijakan regulasi daerah, namun seyogyanya dimasa pandemic saat ini parlemen dan eksekutif kiranya harus lebih bijak untuk memprioritaskan bagaimana menuntaskan wabah covid di Indonesia, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menyakiti hati rakyat yang sedang sibuk menghindari penyebaran covid di tanah air hanya untuk memuluskan pesanan aktor di balik RUU Cipta Kerja tersebut. Sehingga oleh karenanya pihaknya mengecam dan mengutuk keras aksi para wakil rakyat yang durhaka dan tidak amanah menjaga kepercayaan rakyat atas pengesahan UU Cipta kerja tersebut.”  

    Lebih lanjut, Jaka juga mengungkapkan jika secara susbtantif UU Cipta Kerja sebaiknya lebih fokus pada tujuan penyempurnaan UU yang pro terhdapa rakyat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas ekonomi kreatif dalam negeri sehingga bisa bersaing dan menguasai market produksi di kancah internasional, bukan malah memaksakan pemangkasan birokrasi investasi yang dikhawatirkan akan berdampak pada daya saing global serta inflasi. Jangan sampai kebijakan ini berujung kepada aksi reformasi jilid II yang berdampak dengan tindakan frontal dari semua kalangan. Oleh karenanya kami berharap agar presiden dan DPR mencabut kembali kebijakan yang tidak memiliki relavansi tersebut.” Tegas Jaka.

    Jaka juga menegaskan jika dirinya siap untuk mengakomodir masa yang lebih besar dari seluruh elemen hingga UU ini dibatalkan, bahkan dirinya juga bersama tim kajian advokasi SMH Indonesia yang di akomodir oleh M Khairul Imam sedang menyiapkan draft gugatan materil yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Judicial Riview terhadap UU Premature ini. ( Riki )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *