HEADLINE NEWS

Kategori

Rapim PBBD : Siap Untuk Mendukung Program Pemerintah dan Menjaga Kerukunan Beragama.


 
Medan | kabar24jam.com
Jumat, 04/09/2020.

   Rapat Pimpinan Perserikatan Bangso Batak SeDunia yang dilaksanakan di Istana Cafe Medan, 29/8 telah ditetapkan bahwa kehadiran PBBD adalah untuk mendukung program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

   Selain itu, PBBD juga siap untuk menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama berdasarkan Visi Misinya yaitu bersama menggali, mengembangkan serta melestarikan sejarah, adat dan budaya sebagai kearifan lokal.

   Hal itu disampaikan oleh Ketua umum PBBD didampingi para pengurus inti DPP PBBD dan dihadiri pengurus DPC PBBD Kab. Deliserdang.

   Lebih lanjut, Ketua umum, Taulim P. Matondang meminta agar seluruh pengurus dan anggota untuk senantiasa ber etika, menunjukkan sikap sopan, ramah, namun tegas sebagaimana karakter batak.

   Untuk bisa menjadi pendukung program pemerintah bahkan penyeimbang, diharap agar seluruh pengurus dan anggota berperan aktip dalam hal pengembangan Organisasi.

   Kita disini bergabung didalam sebuah wadah keturunan Raja Batak, dari Toba, Karo, Simalungun, Tapanuli Selatan/Madina, Pakpak, Dairi, Tapanuli Tengah sampai Aceh Gayo, Alas Singkil dari semua Agama/Kepercayaan yang diakui Pemerintah RI.

    Itulah makanya, yel...yel PBBD, Horas...Mejuahjuah...Njuahjuah.

   Dalam waktu dekat ada 5 Provinsi yang akan dilantik dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera.

   Kita harus bergerak cepat sebagai Mitra Pemerintah, kita jangan khawatir karena kita punya legalitas dan terdaftar di Kemenkumham, tegas Taulim.

   Selain itu, Wakil ketua umum Adv. Ir. Impol Siregar SH, MH juga berharap agar PBBD menjadi sosial kontrol pemerintah. Mengingat bahwa pembangunan tidak akan jalan sebagaimana diharapkan apabila tindak pidana korupsi masih menggurita.

   Disinilah peran yang sangat perlu kita tunjukkan, namun saya berharap khususnya putra/putri batak yang mempunyai peran strategis di pemerintahan, harus lebih dulu mengharamkan perbuatan korupsi atau gratifikasi.

   Jangan sampai hasil korupsi kita pergunakan untuk "cari sangap/kehormatan ditengah - tengah masyarakat, kata Impol yang diamini peserta rapat. ( Red )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *