HEADLINE NEWS

Kategori

LIRA Medan Labuhan Minta Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan Transfaran Penyaluran Dana Bansos Terdampak Covid -19

Kabar24jam.com.Camat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)LSM Indonesia Medan Labuhan Mht.Hery Bolon SE
meminta Pemerintah Kecamatan Medan Labuhan  memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat tentang penyaluran dana sebesar Rp 600 ribu, terhadap warga yang terdampak akibat Covid-19.di 6 Kelurahan Khusunya di kelurahan Tangkahan wilayah Perumnas Martubung Griya dua dan tiga.

"Di kota Medan , terutama dikecamatan Labuhan bahkan di 6 kelurahan sendiri tidak terbuka. bagaimana cara pendataan dan mekanisme seperti apa. ini jadi persoalan bagi kita," kata Mht.Hery Bolon SE
Senin (4/5/2020).


Mht.Heri Bolon SE Selaku (DPK) Camat Lumbung Informasi Rakyat(LIRA)LSM Indonesia Pemerintah kecamatan baik Kelurahan diminta Transfaran Penyaluran Dana Bansos Terdampak Covid -19
Persoalan pembagian dana sosial seperti ini, menurutnya sudah sering terjadi. Terkhusus akibat pendataan yang dinilai carut marut.

"Pendataannya carut marut, masalah data dari Kepling dan data Dinas Sosial tidak conect. Sehingga sering terjadi masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya menjadi terabaikan," sebutnya.

Untuk itu, dalam pendataan harus perlu diperbaiki hingga tidak terjadi salah sasaran dalam menyalurkan dana sosial tersebut. "Jadi ini yang perlu dilakukan dengan melakukan kerapian dan kecepatan, perlu di administrasikan dengan baik," terangnya.

Pemerintaha Kecamatan Medan Labuhan harus bekerja keras untuk mengkoordinasikan antara Kepala Lingkungan dengan Dinas Sosial. "Dipastikan agar datanya tidak ada yang tumpang tindih," terang Mht.Heri Bolon SE.

Menurutnya, dengan sulitnya masyarakat mendapatkan informasi tentang penyaluran dana sosial ini, Khusunya wilayah Perumnas Griya Martubung dua dan tiga yang belum ada Kepala Lingkungan(Keplor)dapasti ada saja oknum yang di duga nekat menyelewengkan anggaran itu. Karena itu, Pemerintah Kota Medan dan Kecamatan harus transparan memberikan informasi kemana saja anggaran itu akan disalurkan.

"Untuk mengantisipasinya, pemerintah harus transparan. Informasi harus terbuka, agar masyarakat mengetahui," ungkapnya.

Kemudian, pemerintah kota Medan dan Kecamatan Medan Labuhan harus membuka akses pengaduan bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah. "Misalnya membuka aplikasi maupun website, sehingga masyarakat bisa melaporkan pengaduan lewat website tersebut," ujarnya.

Menurut dia, tidak perlu ada lembaga pengawasan yang dibentuk untuk mengawasi anggaran ini. "Menurut saya lebih efektif masyarakat sendiri ikut memantau. Bagaimana caranya dengan membuka akses kepada publik, jangan sampai masyarakat ribut. Kalau pemerintah komitmen menyalurkan bantuan covid ini masyarakat harus dilibatkan," tegasnya.

Sementara itu,Mht.Hery
Bolon SE.selaku (DPK)camat Lumbung Informasi Rakyat(LIRA)LSM Indonesia  menyampaikan, pemerintah tidak harus mendata sesuai Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena menurut dia, dampak covid-19 banyak masyarakat baru yang tidak terdaftar di DTKS Khusunya di wilayah Perumnas Martubung Griya dua dan tiga.

"Sekarang ini kan banyak terdampak akibat covid, sementara data yang di DTKS itu daftar lama sebelum covid. Ini harus diperhatikan pemerintah. Jadi pemerintah mendata tidak harus menurut TKS, kouta harus ditambah," ungkapnya.

Mht.Hery Bolon SE sendiri mendorong Pemerintah untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran untuk Covid-19.ada 6 Kelurahan di Medan Labuhan tidak transparan. Nanti tiba-tiba saja membagi paket sembako, nah ini kan tidak tahu anggaran dari mana. Jadi perlu ada rilis setiap saat menggunakan data untuk Covid," ujarnya.

(Red/Wilmar)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *