HEADLINE NEWS

Kategori

Korupsi Pembangunan Objek Wisata TRB & TSS, Plt Kadis Dituntut 2 Tahun, 2 PPK 1,6 Tahun Penjara


Kabar 24Jam.Com
Medan-Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Mandailing Natal (Madina), Syahruddin dituntut jaksa dengan hukuman 2 tahun penjara. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan objek wisata Taman Raja Batu (TRB) dan Tapian Siri-siri Syariah (TSS).

"Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum terdakwa Syahruddin dengan pidana 2 tahun penjara," kata jaksa penuntut umum (JPU) Nurul Nasution, dalam sidang yang berlangsung online di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (16/4).

Dalam nota tuntutan, jaksa menyebutkan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Terdakwa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp48.400.000," urai jaksa di hadapan Hakim Ketua Mian Munthe.

Sedangkan dua terdakwa lainnya yakni, Hj. Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus selaku PPK dituntut jaksa masing-masing dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara serta dibebankan uang denda sebesar Rp100 juta. Pasal yang dilanggar sama dengan terdakwa Plt. Kadis PUPR Madina.

Atas tuntutan itu, ketiga terdakwa diberikan hakim untuk menyusun nota pembelaan." Sebagaimana sidang yang lalu, saudara bersama penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.  Dengan demikian  sidang kita tunda hari senin tanggal 20," ucap hakim.

Dalam berkas dakwaan jaksa dijelaskan, bahwa ketiga terdakwa dinilai merugikan keuangan negara dalam pembangunan objek wisata tersebut sebesar Rp5.245.570.800.

Terungkapnya dugaan korupsi itu, pada akhir tahun 2015. Saat itu, kata jaksa, Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution memerintahkan Syahruddin selaku Plt.Kadis PUPR untuk memobilisasi alat berat milik Dinas PUPR Kab. Madina yakni berupa alat berat dump truk, excavator, beco loader untuk melaksanakan pembersihan lokasi atau land celaring di lokasi TSS dan TRB.

Sedangkan terdakwa Hj. Lianawaty Siregar dan Nazaruddin Sitorus ditugaskan untuk menetapkan rencana pelaksanaan barang dan jasa yang meliputi diantaranya, menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa.

Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari APBD Kab. Madina TA 2016 tersebut diantaranya pekerjaan pembangunan pos penjagaan di Komplek Perkantoran Payaloting TA 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp200 juta pelaksana CV Anak Ranto  dengan nilai kontrak sebesar Rp198.950.000.

Kemudian pembuatan Plank Merek pada taman komplek Perkantoran Payaloting dengan pagu dana sebesar Rp100 juta pelaksana CV Tor Simangkuk dengan nilai kontrak sebesar Rp98.642.000. 

Pembangunan pagar di komplek perkantoran Payaloting dengan pagu dana sebesar Rp200 juta dengan pelaksana CV Raja Emir Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp192.900.000

Namun ternyata, dalam mekanisne penganggaran dan penetapan paket pekerjaan yang diperintahkan bupati tersebut dilaksanakan dengan tanpa mengindahkan atau melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku karena pelaksanaan pekerjaan yang lebih dahulu dikerjakan mendahului kontrak.

Seperti  pelaksanaan pekerjaan  pembangunan pos jaga di komplek perkantoran Payaloting dan pembangunan pagar di komplek perkantoran Payaloting.

Selain itu, dalam proses penunjukan rekanan tidak melaksanakan proses  pengadaan barang/jasa  yang sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010.

Atas pekerjaan tersebut, para terdakwa  dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi  perencanaannya, pelaksanaannya, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Selain itu bangunan-bangunan yang berdiri di TSS dan TRB termasuk bangunan  permanen yang ada disempadan sungai tidak diperbolehkan.

Sedangkan terdakwa Plt.Kadis PUPR, yang  memobilisasi alat-alat berat seperti excavator, beco loader dan dump truk untuk pekerjan tersebut,  ternyata tidak dikenakan retribusi sebagai PAD dan hal tersebut bertentangan dengan Perda Kab. Madina No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *