HEADLINE NEWS

Warga Parongil Dairi Kabupaten pakpak Bharat Mengharapkan Keterbukaan Informasi Publik Izin PT DPM.


Medan Kabar 24jam.com
Rabu.11/3/2020
    Warga Parongil, Dairi Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara,  Mengaharapkan Komisi Informasi Publik ( KIP ) Membuka seluas - luasnya Informasi kepublik terkait pembangunan PT. Dairi Prima Mineral (DPM) yang sudah beroperasi Pembangunan di Parongil, Dairi, kabupaten pakpak bharat Provinsi Sumatera Utara  Sudah setahun permohonan warga kepada KIP Pusat tak kunjung juga bersidang, akan tetapi, permohonan informasi tersebut menemui jalan buntu.

    Hal itu di samapaikan salah satu warga Parongil Sherly Siahaan dalam konfersi pers yang didampingi  Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara ( BAKUMSU ) danYayasan Diakonia  Pelangi Kasih( YDPK ) Jumpa Pers di Caldera Coffee Jln. Sisingamagara Medan.

     Sherly " Sejak 2019 warga parongil , dairi, meminta salinan dokumen perjanjian antara Perusahaan dan Repubik Indonesia ( RI ) saat ini Perusahaan yang sedang proses pembangunan di Parongil, Dairi, Hingga  kini belum juga ada jawaban".


    Sahat Hutagalung yang mewakili Bakumsu "mengatakan Warga hanya inggin informasi terbuka tentang kegiatan pertambangan yang saat ini dalam proses pembangunan".

     Apakah pembangunan tambang tersebut membahayakan warga sekitarnya apa tidak, karena lokasi pertambangan berada diatas kawasan bencana gempa yang dikenal dengan nama patahan renun, karena lokasi pertambangan berada di kawasan padat pemukiman warga, dan warga hanya keingintauan keterbukaan informasi publik, agar KIP pusat menerima permohonan warga" ujar sahat

     Sahat mengatakan surat secara resmi sudah terdaftar sengketa di komisi informasi pusat di jakarta pada tanggal 12 september 2019, sejak didaftar hingga tanggal 9 maret 2020  Majelis  Komisi Informasi Pusat ( MK KIP ) belum juga  menjadwalkan upaya  penyelesaian sengketa informasi  Publik tersebut, seharusnya empat belas hari setelah surat permohonan terdaftar sudah mendapat jadwal jawaban informasi publik.

    Seharusnya kasus tersebut sudah selesai di proses di kantor KIP pusat dan ada putusan dari KIP, Pada saat ini kasus informasi publik belum ada jawaban kepada warga parongil," ucap sahat kepada awak media".(Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *