HEADLINE NEWS

Kategori

Korupsi DD dan ADD, Kades dan Bendahara Desa Tanah Bersih Pasrah divonis 6 dan 5 Tahun Penjara

               

Kabar 24Jam.Com
Selasa 10/03/2020
Medan- Dua terdakwa kasus
tindak pidana korupsi menggunakan DD dan ADD untuk kepentingan pribadi Darma Suardi (46) Kepala Desa (Kades) Tanah Bersih, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai (Sergai) dan M.Noor (51) selaku bendahara Dasa hanya bisa pasrah menirima hukuman 6 tahun dan 5 tahun penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri
(PN) Medan diketuai Aswardi Idris, dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah menggunakan DD dan ADD untuk kepentingan pribadi, melanggar pasal 2  UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menghukum Darma Suardi
(46) Kepala Desa (Kades) Tanah Bersih, Kec. Tebing Syahbandar,Kab Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, selama 6 tahun penjara, dan bendahara Desa  M.Noor (51) dihukum selama 5 tahun penjara,"sebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Aswardi Idris Kemarin

Selain itu Majelis Hakim Aswardi Idris, juga menghukum kedua terdakwa  dengan hukuman denda  masing-masing Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

"Untuk uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 747.527.777, sepenuhnya dibebankan kepada Kades Darma Suardi, subsider satu tahun kurungan,"jelas Majelis Hakim.

Putusan majelis hakim lebih rendah satu tahun dibanding tuntutan JPU yang menuntut kades Darma Suardi 7 tahun, sedangkan bendahara M. Noor 6 tahun penjara. Denda Rp 200juta subsider 6 bulan kurungan.

Atas putusan majelis hakim, kedua terdakwa melalui Penasihat Hukum (PH) Elieser Simangunsong menyatakan pikir-pikir. Hal senada juga dikatakan JPU Hardiansyah, pikir-pikir.

Sesuai dakwaan, Darma Suardi dan M. Noor, Kades dan Bendahara Desa Tanah Bersih (sidang berkas terpisah)  diduga melakukan tindak pidana korupsi DD (Dana Desa) dan ADD (Anggaran Dana Desa) 2017.

Keduanya telah melakukan pencairan dan menggunakan DD dan ADD tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK). Bahkan, keduanya juga tidak melibatkan sekretaris desa dalam verifikasi  pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD dan ADD  Tanah Besih  Rp1.055.798.863.

Disebutkan , terdakwa menggunakan DD dan ADD untuk  kegiatan peningkatan jalan, belanja yang tidak dilengkapi bukti serta belanja fiktif.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp747.527.777. Uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk keperluan desa melainkan untuk kepentingan pribadi.(Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *