HEADLINE NEWS

Ketua PN Medan: Izin Ambil Foto dan Rekaman Video Bukan untuk Awak Media.



Kabar24Jam.Com
Selasa 03/03/2020
Medan-Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno akhirnya menjawab dan 
menegaskan, terkait Izin lebih dulu kepada ketua pengadilan ketika akan mengambil foto atau rekaman video jalannya suatu persidangan bukan ditujukan kepada rekan-rekan awak media

Namun kata Sutio pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan para hakim di jajarannya demi mempertahankan terciptanya suasana sidang yang tertib dan aman. 

Di sisi lain, ungkap.Sutio, jangan juga sampai menghalangi awak media dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Khususnya ketika meliput berita persidangan.

“Izin lebih dulu kepada ketua pengadilan ketika akan mengambil foto atau rekaman video jalannya suatu persidangan bukan ditujukan kepada rekan-rekan awak media. Tapi bagi pengunjung sidang,” tegas Sutio ketika di konfirmasi wartawan, Senin (02/03) seputar poin ke-3 Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) 7 Februari 2020.

Pasalnya pada poin ke-3 SE Dirjen Badilum No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan tersebut ditegaskan, harus ada izin dari ketua pengadilan bila pengunjung akan mengambil foto atau rekaman video (audio visual) jalannya persidangan.

“Saya menyerahkan semuanya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Kalau kita duduk bersebelahan sama hakim kan itu sudah tidak cocok,” kata Sutio.

Mantan Wakil Ketua PN Bali itu juga mengaku memahami tugas diemban kalangan awak media. Apalagi dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di pihak lain pihaknya juga dilindungi UU (Pokok Kekuasaan Kehakiman-red) dan produk hukum lainnya.

“Nanti tinggal bagaimana kita berkoordinasi saja dengan majelis. Pers tidak diperumit kok dalam pengambilan. Maksud dari SEMA itu, bagi pengunjung yang hadir. Bukan bagi para awak media,” pungkasnya.

Sementara mengutip pemberitaan di sejumlah media, Ketua MA Hatta Ali menginstruksikan agar SE Dirjen Badilum No. 2 Tahun 2020 tersebut segera dicabut, menyusul derasnya sorotan tajam dari publik.

“Betul. Ternyata setelah diteliti itu sudah diatur dan itu sudah diperintahkan untuk mencabut,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Jumat (28/2/2020) lalu.

Di antaranya, sorotan dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) dalam siaran persnya yang diteruskan LBH Medan mengecam produk SE dimaksud.

‘Embel-embel’ harus ada izin dari ketua pengadilan bila mau mengambil foto, rekaman suara dan audio visual tersebut dikuatirkan justru semakin memberi ruang gerak semisal ‘mafia kasus’ maupun ‘mafia’ perkara. Selain itu bisa menimbulkan bias dengan produk hukum di atasnya. Yakni menghalangi tugas-tugas jurnalistik yang juga dilindungi UU Pers (Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *