HEADLINE NEWS

Kategori

Pungli Dana Insentif dan Uang Lembur Sebesar 15 Persen Erni Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara


Kabar24Jam.Com
Sabtu 29/02/2020
Medan-Erni Zendrato selaku Mantan Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Pematangsiantar, terdakwa pungli dana insentif dan uang lembur sebesar 15 persen dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Kemarin siang

Dalam nota tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Sipahutar, menyatakan, selain dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara,terdakwa harus membayar denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan, 

"Terdakwa Erni Zendrato terbukti melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana," ucap JPU ,di dihadapan Majelis Hakim yang diketua Jarihat Simarmata. 

Menurut JPU hal yang memberatkan hukuman terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. "Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum," jelas JPU 

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa. 

Sementara usai persidangan, Jaksa Hendrik mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Erni Zendrato merupakan gratifikasi. "Dia (Erni) bersama Adiyaksa melakukan pungli termasuk gratifikasi dan itu tidak boleh oleh pejabat," tandasnya. 

Sebelumnya dalam dakwaan JPU, bahwa pada tahun anggaran (TA) 2019 APBD kota Pematangsiantar, menganggarkan dana kepada kantor BPKD kota Siantar, berupa alat tulis kantor (ATK), makan minum kegiatan dan belanja modal. 

Dari dana-dana tersebut, termasuk dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan uang lembur yang dibayarkan pertriwulan. 

Lebih lanjut, terdakwa sekira bulan Februari 2019, telah bekerjasama dengan bendahara pengeluaran yaitu Erni Zendrata mengadakan rapat dengan mengumpulkan para kepala Bidang (Kabid). Dimana para Kabid yang ada pada kantor BPKD, yang dalam pengelolaan keuangan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *