HEADLINE NEWS

Sidang Lanjutan Korupsi Suap Bupati Pakpak Bharat, Saksi Sebut Nama Anggota DPRD Pakpak Barat


Kabar 24Jam.Com
Selasa 21/01/2020
Medan- Sidang lanjutan kasus proyek 
Peningkatan Pengaspalan Jalan Simpang Singgabur - Namuseng, senilai Rp 500 juta dengan terdakwa Dilon Bancin dan Gugung yang di duga kembali di gelar dalam agenda keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (20/1) siang

Dalam persidangan kali ini saksi Rahmad Chandra Bancin  yang dihadirkan Jaksa KPK Ikhsan Fernandi Z di hadapan majelis hakim yang diketuai Azwardi Idris beberapa kali menyebut nama Said Darwis Boang Manalu, selaku anggota DPRD Pakpak Barat 

Menurut Rahmad Chandra Bancin kalau dirinya diminta tolong untuk menambahkan uang untuk memenuhi 500 juta, agar dapat membeli proyek kepada Darwis Boang Manalu. 


"Dudung mengajak saya untuk ikut dalam proyek 5M yang ingin mereka ambil, namun saat itu saya tidak memiliki uang untuk mengambil itu," ujarnya Rahmad di Persidangan Tipikor Medan. 

"Saya tidak mengetahui uang itu mau dikemanakan, setau saya uang itu diberikan kepada pak Darwis untuk membeli proyek tersebut," ujarnya.

Namun, setelah itu Ia tidak mengetahui uang tersebut mau di setor kemana oleh Darwis. 

Hal tersebut diaminkan oleh terdakwa Dilon Bancin dan Gugun, menurut mereka uang tersebut memang untuk membeli proyek kepada Darwis. 

"Iya pak hakim, uang 10% tersebut memang untuk membeli proyek kepada Darwis," ujar Gugun. 

Menurutnya, uang yang diberikan ke Darwis akan diteruskan kepada Bupati Pakpak Bharat Reminggo. 

"Setelah disini, saya mengetahui uang tersebut akan diberikan kepada bapak Bupati Pakpak Bharat," ujarnya.

Menurutnya, selain uang 10% dari jumlah proyek tersebut, mereka dimintai uang 15% kembali, namun mereka tidak menyanggupinya. 

"Kami dimintai 15% lagi setelah selesai proyek tersebut, namun kami tidak menyanggupinya," ujar gugun.

Saat masuk ke ULP atau Pokja, mereka juga dimintai 2% untuk melancarkan proyek mereka. Walaupun saat itu pelelangan belum di lakukan.

"Kami dimintai Darwis untuk ke ULP untuk memebayarkan 2% untuk kelancaran proyek," ujarnya.

Namun dari sidang sebelumnya, Darwis menyebutkan tidak peenah menyuruh Gugun, dan Dilon untuk datang menyerahlan uang.

"Saya tidak menyuruh saudara Dilon untuk mengantar uang tersebut di kantor DPRD tapi Dilon dan Gugung datang. Ya mereka langsung membawa duit itu menyerahkan, baru di situ saya sebutkan 10 persen uang muka di luar kw. Lalu April 2018 mengantarkan uang," jelas Darwis.

Maka dari itu, terdakwa diancam pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 

"Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijunctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," Dakwaan JPU. (Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *