HEADLINE NEWS

Biar Dianggap Loyal dan Tidak Dicopot Dari jabatan, Kadis Kasih Uang Ke Wali Kota Dzulmi Eldin. Hakim Abdul Aziz: Lebih Baik Kasih Ke Anak Yatim

 

Kabar24Jam.Com
Jumat 17/01/2020
Medan- Sidang lanjutan korupsi Kadis PU Isya Ansyari yang tertangkap OTT untuk membantu dana keberang
katan Wali Kota ke Jepang kembali di gelar di Ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan,Kamis (16/01)
 siang

Pada persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Iskandar M juga terlihat menghadir kan 13 orang Kepala Dinas (Kadis) sebagai saksi untuk di mintai keterangannya 

Dalam keterangan ke 13 Kadis mengakui ada membantu uang operasional keberangkatan Wali Kota, ke Jepang agar mereka dianggap Loyal dan tidak dicopot dari jabatannya oleh Wali Kota Dzulmi Eldin.

Seperti halnya Kadis Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Iswar  dimintai uang 200 Juta untuk keberangkatan Wali Kota Medan ke Jepang. 

"Saya dimintai uang sebesar Rp. 200 Juta oleh Samsul (Staf Protokoler Pemko) untuk keberangkatan bapak (Wali Kota Medan) ke Jepang," ujar Iswar.

Kadis Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Iswar kembali menyatakan, kalau dirinya memberikan dana tersebut karena takut akan dicopot dari jabatannya.

"Saya memberikan karena biar dianggap loyal, karena kalau tidak loyal, saya takut di copot dari jabatan," ujarnya.

Terkait pemberian uang operasional keberangkatan Wali Kota, ke Jepang agar mereka dianggap Loyal oleh Wali Kota Dzulmi Eldin juga dikatakan Kepala Dinas (Kadis) lainnya

Mendengar keterangan para Kadis tersebut, Hakim Ketua Abdul Aziz sempat kesal, dan menasihati para Kadis, karna kesal mendengar kesaksian para Kadis yang telah menyalahi aturan itu. Hakim Ketua, Abdul Aziz, langsung mencerca, mending bapak-bapak bantu anak yatim, dapat pahala lagi pak. 

Kalau operasional Wali Kota itu semua dibayar negara. Bapak aja ada uang operasionalnyakan. Inikan istilahnya seorang kepala daerah kurang uang operasionalnya
bisa ketawak orang mendengar alasan bapak-papak ini. 

Bapak selaku anak buah wajar memberi, karena loyal. Nah maka itulah yang di larang undang undang, karena itu salah di mata hukum. 

Kalau keberangkatan Wali Kota itu ke Jepang pake uang sendiri itu nggak apa-apapa. Itu boleh aja, asalkan tidak membenahi negara.

Memang ada undang-undangnya, makanya tadi saya tanya, apa ada penekanannya. Jadi bapak bisa membedakan loyal dengan takut kehilangan jabatan

"kalau anak yatim dibantu, itu dapat pahala pak. Kalau operasional Wali Kota dibantu bapak hanya takut kehilangan jabatan, karna  itu semua telah dibayar oleh negara. Bapak aja ada uang operasionalkan. Istilahnya seorang kepala daerah kurang uang operasionalnya? Itukan ketawak orang pak," ujar Hakim.

Menurutnya, tidak wajar seorang kepala daerah kekurangan uang operasional. Sebab semua dana operasional mereka sudah ditanggung negara. 

"Tidak wajar seorang kepala daerah tidak memiliki dana operasional, sebab dana merwka sudah diatur oleh negara," ujarnya. 

Lalu Hakim menjelaskan, selaku bawahan tidaklah pantas membantu dana operasional seorang kepala daerah, sebab timdakan itu sudah melawan hukum. 

"Bapak selaku anak buah wajar memberi, karena loyal. Nah maka itulah yang di larang undang undang, karena itu salah dimata hukum," ujarnya. 

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim  yang di ketuai Abdul Aziz menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. "Sidang kita tunda dan kita lanjutkan pekan depan,"ucap Majelis Hakim sembari mengetukkan palunya (Red)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *