HEADLINE NEWS

Kategori

Menuju WBK/WBBM, Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Meninjau Rutan Kelas I Medan

By On Oktober 01, 2020



MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 01/10/2020.

      Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Nasional yang berada di Jakarta, Min Usihen Ginting, mengunjungi Rutan Klas I-A Medan, Rabu, 30 September 2020.

     Kunjungan Staf Ahli Bidang Sosial  Kemenkumham tersebut dalam rangka meninjau persiapan Rutan Klas I-A Medan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). 

     Dalam kunjungan itu, Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno, Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pujo Harinto.

    Sebelum memberikan penguatan, Staf Ahli Bidang Sosial meninjau dan mengevaluasi setiap ruangan di Rutan Klas I-A Medan dalam persiapannya meraih predikat WBK/WBBM. 

    Setelah meninjau, Staf Ahli Bidang Sosial memberikan penguatan sekaligus melakukan simulasi penilaian WBK/WBBM pada Rutan Klas I-A Medan.

    Staf Ahli Bidang Sosial berpesan agar seluruh jajaran di Rutan Klas I-A Medan mempertahankan kinerja yang baik dan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan warga binaan. 

     Dalam kesempatan yang baik tersebut, Kepala Rutan Klas I-A Medan, Theo Adrianus Purba AMD IP SH MH menyambut baik dan hangat atas kedatangan Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham dari Jakarta.

     Pria yang pernah menjabat Kepala Lapas di Tebing Tinggi ini juga sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham ke Rutan Klas I-A Medan. 

    "Saya mengucapkan terima kasih dan  sangat mengapresiasi atas kehadiran dan kedatangan Ibu Min Usihen Ginting selaku Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Pusat ke Rutan Klas I-A Medan," kata Kepala Rutan Klas I-A Medan, Theo Adrianus Purba AMD IP SH MH kepada pewarta.co, Kamis (1/10/2020).

    Lanjut dikatakan mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Tanah Karo ini bahwa kunjungan Ibu Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Pusat tersebut dalam rangka untuk meninjau langsung kesiapan Rutan Klas I-A Medan dalam pelaksanaan penilaian akhir oleh tim evaluator tim penilai nasional dari Kemenpan RB dalam pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBP di tahun 2020.

    "Jadi, kunjungan Ibu Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham Pusat tersebut dalam rangka untuk meninjau langsung kesiapan Rutan Klas I-A Medan dalam pelaksanaan penilaian akhir oleh tim evaluator tim penilai nasional dari Kemenpan RB dalam pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBP di tahun 2020 guna menuju WBK/WBBM di Rutan Klas I-A Medan," jelas Kepala Rutan Klas I-A Medan, Theo Adrianus Purba AMD IP SH MH.

    Selain daripada itu, Kepala Rutan Klas I-A Medan, Theo Adrianus Purba AMD IP SH MH juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan baik itu media cetak, elektronik maupun media online atas berita-beritanya yang sifatnya kritik membangun guna menuju WBK/WBBM di Rutan Klas I-A Medan. 

    "Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan baik itu media cetak, elektronik maupun media online atas berita-beritanya yang sifatnya kritik membangun guna menuju WBK/WBBM di Rutan Klas I-A Medan," pungkas Kepala Rutan Klas I-A Medan, Theo Adrianus Purba AMD IP SH MH. (Dedi/Red)

Ketua Pewarta Berikan Santunan Kepada Keluarga Almarhum Jon Naek Silalahi

By On Oktober 01, 2020


MEDAN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 01/10/2020.

     Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan, Chairum Lubis SH melayat ke rumah duka Jon Naek Silalahi (51), Kamis (1/10/2020) di Jalan Denai Gang Gereja Medan

    Almarhum meninggal dunia di sebuah Klinik Jalan Mandala By Pas Medan akibat penyakit komplikasi.

    Almarhum  meninggalkan seorang anak. Rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan di kampung halamannya di Samosir.

     Dalam takziah/melayat tersebut, Ketua Pewarta Polrestabes Medan,  Chairum Lubis SH juga turut memberikan santunan ataupun bantuan berupa dua goni beras kepada pihak keluarga almarhum yang diterima anaknya Febri.

    "Santunan ataupun bantuan ini kita berikan sebagai rasa berbelasungkawa kepada sesama umat manusia," ujar Chairum Lubis. 

     Lanjut dikatakan Pemimpin Redaksi (Pemred) media online pewarta.co ini bahwa bantuan atau santunan ini biasa diberikan kepada warga yang mengalami musibah seperti sakit atau meninggal dunia. 

    "Bantuan atau santunan ini tak lepas dari arahan dan bimbingan dari Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi dan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi," kata Chairum Lubis.

    Dijelaskan Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut ini bahwa bantuan atau santunan ini juga tak lepas dari arahan dan bimbingan Kasektupa Lemdiklat Polri, Brigjen Pol H Mardiaz Kusin Dwihananto SIK MHum dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko SIK MSi. 

    "Kiranya bantuan ataupun santunan yang diberikan kepada keluarga almarhum dapat membantu dan meringankan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya mendoakan semoga almarhum diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya," pungkas pria yang berjiwa sosial ini. (red)

Masyarakar Hatonduhan Antusias Sambut RHS Calon Bupati Simalungun

By On Oktober 01, 2020


SIMALUNGUN  |  kabar24jam.com 

Kamis, 01/10/2020.

     Calon Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) mengunjungi Nagori (Desa) Buttu Bayu, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Sumarera Utara, Rabu 30 September 2020. RHS bersama rombongan diterima dengan hangat oleh masyarakat sekitar.

    Tampil mengenakan kemeja putih, RHS disematkan hio (ulos) pamotting. Hio itu disematkan oleh Januar Sinaga. Ulos itu, kata Januar, sebagai simbol dan doa, supata RHS semakin kuat dalam perjuangan di Pilkada Simalungun tahun 2020 ini.

    “Semoga cita-cita menjadi Bupati Simalungun tercapai dan mampu membangun Kabupaten Simalungun menjadi lebih baik,” ujar pria yang juga mantan Pangulu Nagori Buttu Bayu itu.

    Di tempat yang sama, Gintoni Manurung, salah seorang warga mengaku kenal dekat dengan RHS. RHS, kata dia, memiliki sifat yang ulet dalam bekerja dan disiplin, terutama dengan waktu.

    Sifat-sifat itu, katanya, menjadi kunci sukses RHS dalam membangun bisnis. “Manalah mungkin seorang pengusaha bisa sukses kalau tidak mempunyai kemampuan. Itu pasti,” ujarnya.

    RHS – ZW Sosok yang Pantas Pimpin Simalungun, Kata Pria yang merupakan mantan anak buah RHS .

    Diamengatakan, sosok pejuang dan pekerja keras RHS dinilai mampu untuk membangun Kabupaten Simalungun kedepannya.

    “Yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, jika nanti pak Radiapoh ini menjadi Bupati Simalungun, tentunya Kabupaten Simalungun akan maju dan berkembang,” ujarnya.

    Ditambahkannya, sosok yang pantas untuk memimpin Kabupaten Simalungun dan akan membawa ke arah yang lebih baik, ada didalam kepribadian RHS, dan sudah terbukti mampu mengembangkan dirinya sendiri.

    “Orang yang tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri, bagaimana bisa mengembangkan Kabupaten Simalungun,” pungkasnya.

     Radiapoh-pun mengucapkan terimakasih kepada warga Nagori Buttu Bayu yang sudah menerima kedatangannya. Masukan-masukan yang datang dari Nagori Buttu Bayu, kata dia, akan diterapkan dalam membangun Kabupaten Simalungun kedepan, bila tuhan menghendaki.

     Tidak lupa, pria kelahiran Tigarunggu, Kecamatan Purba ini mengajak warga untuk memberikan hak suara pada 9 Desember 2020 yang akan datang. Dengan tetap dan selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. (Aziz)

Pos Regional I Perintahkan Swab Test Karyawan Kantor Pos Medan.

By On Oktober 01, 2020



Medan | Kabar 24 jam.com

Kamis, 01-10-2020.

    Kepala Regional PT Pos Indonesia Sumut-Aceh, telah memerintahkan Kepala Kantor Pos Medan, agar segera melakukan swab test kepada karyawan yang dinyatakan reaktip covid 19 pasca dilakukan rapit test beberapa hari yang lalu.

   Apabila hasil swab  dinyatakan positip, maka yang bersangkutan diharuskan isolasi mandiri selama 14 hari bagi yang tidak bergejala, sementara kepada karyawan yang positip bergejala akan dirawat di RS rujukan.

   Selanjutnya, untuk ruangan kantor dilakukan penyemprotan disinfectan dua kali  sehari dan melakukan tracing beberapa hari kebelakang, untuk mendata kontak erat langsung dan tidak langsung.

   Hal itu dikatakan Manager K-3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) PT Pos Indonesia Regional I kepada awak media ini, menanggapi pemberitaan Korban Covid 19 di Kantor Pos Medan belum lama ini.

   Manager K-3, Amri Nasution menambahkan bahwa, PT Pos Indonesia sangat peduli atas kondisi ini, dimana setiap kesempatan selalu mengingatkan jajarannya agar mematuhi ketentuan New Normal seperti 3 M tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

    Sementara Ka. Korwil Sumut KPSKN-PIN RI, Taulim P. Matondang mengharapkan, agar dalam pelaksanaan perintah yang diberikan Kepala Regional I kepada jajarannya, benar-benar diawasi. Jangan hanya asal sebut telah memberi perintah, tapi tidak dilaksanakan dan tidak diawasi.

   Karena Pemerintah RI saat ini telah menindak tegas para aparat yang tidak bekerja serius menangani penularan covid 19 ini.

   Artinya, Kepala Regional I pun harus bertindak tegas terhadap jajarannya yang tidak melaksanakan perintah, apalagi hal ini menyangkut masalah dana yang tidak sedikit. Jangan gara-gara perusahaan mau berhemat, mengakibatkan jatuhnya korban covid 19 bertambah banyak, tutup Taulim. (Red).

Otsus Papua Bukti Kewenangan dan Pengakuan Negara

By On September 30, 2020



 JAYA PURA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

     Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dinilai sebagai pengakuan negara terhadap Papua sebagai daerah yang memiliki sifat khusus. Hal itu bisa dimaknai bahwa negara, menghormati masyarakat adat beserta hak tradisional dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

     Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan, dana Otsus telah membantu penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di sector-sektor yang berkaitan peningkatan sumber daya manusia. Berkat dana Otsus, pembangunan Jayapura juga lebih bergerak dengan ditandai perbaikan infrastruktur, juga kenaikan capaian indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup yang terus membaik, dari tahun ke tahun.


Pemerintah Pusat Diminta Perketat Pengawasan Dana Otsus Papua


    “Perjalanan Otsus selama 19 tahun sejak 2002, saya katakan ada kemajuan dari berbagai aspek dibanding masa sebelum Otsus. Meskipun belum memenuhi harapan semua kalangan, karena ada faktor penghambat dari internal eksternal, ” kata BTM sapaan akrabnya dalam Diskusi “Bagaimana Agar Otsus Bisa Sejahterakan Rakyat Papua?”, yang digelar secara daring, Selasa, 29 September 2020.

    Menurut BTM, implementasi Otsus di Jayapura sudah berhasil dan Otsus perlu berlanjut, karena tingkat ketergantungan pada fiskal otsus cukup besar. Apalagi berkat dana Otsus, pemerintah Jayapura bisa menyekolahkan anak-anak ke luar negeri. Memajukan orang Papua, perbaikan infrastrutur, kesehatan. Karena itu, dana Otsus ke depan harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

   “Otsus yang dijalankan pun juga merupakan penjabaran dari konstitusi,” kata Moksen Idris Sirfefa, Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas.

   Dijelaskan, Otsus merupakan keputusan politik antara Papua dan pemerintah pusat, yang sama-sama saling menguntungkan, dengan diterapkan secara rasional, moderat, demokratis, sebagai bagian jalan tengah. Jika pun ada kekurangan, maka kedua belah pihak bisa sama-sama duduk bersama.

   Menurut Moksen, saat ini ada pemahaman keliru yang menyebut Otsus akan berakhir pada 2021, padahal akan terus dilanjutkan dan diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kesalahpahaman terhadap Otsus juga karena hanya dinilai dari segi uang atau anggaran saja.

    “Otsus tak hanya soal uang, ada banyak hal terkait, mulai kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia, banyak hal, dan itu semua untuk Papua,” ujarnya.

    Karena itu, meski masih ada kekurangan, akan lebih baik pemerintah daerah memanfaatkan betul pelaksanaan Otsus karena dijamin konstitusi. Hal lain, dari kajian Bappenas, juga kajian yang dilakukan di internal pemerintah daerah Papua, jika kemudian dana Otsus ini berhenti, maka akan mengganggu kapasitas fiskal dua provinsi di Papua, mencapai 60 persen.

    Selama ini, dana Otsus sudah cukup membantu dan bermanfaat untuk pendidikan kesehatan infrastruktur dan afirmasi atas orang asli Papua dimana melalui dana otsus juga digunakan membiayai Majelis Rakyat Papua. Sehingga, ia mengajak, semua pihak di Papua, untuk benar-benar mengkaji, agar tidak ada salah persepsi.

    “Kebijakan dalam penyelenggaran ada yang berhasil dan tidak, yang berhasil ditingkatkan kalau tidak berhasil perbaiki koreksi, cara memandang otsus harus dengan cermat, benar benar mengkaji segala konsekuensi,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan Jimmy Demianus Ijie, menyebut, agar pelaksanaan Otsus benar-benar optimal, pemerintah perlu memperlakukan masyarakat Papua dengan penuh bermartabat dengan memberi kewenangan sepenuhnya dalam mengurus otonomi. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk juga belajar, dari negara lain seperti Italia dalam memberikan otonomi khusus.

   “Orang papua minta diperlakukan bermartabat, mestinya dihargai, beri kewenangan mengurus otonominya. Pemerintah seolah tidak ada sikap jelas, di satu sisi bagian sah final Indoneia, di sisi lain ada keragu-raguan takut lepas, ini karena pendekatan ke papua bukan dengan hati, tapi hati hati,” kata Jimmy. (Wil)

Mendagri : Pilkada Bukan Sekedar Agenda Politik Tetapi Momentum Memilih Pemimpin Terbaik

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Memasuki tahapan kampanye Pilkada mulai 26 September  2020 sampai dengan 5 Desember 2020 mendatang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kembali bahwa Pilkada bukan sekedar agenda politik, tetapi momentum emas bagi masyarakat untuk memilih pemimpin atau kepala daerah terbaik yang mampu memberikan solusi terbaik untuk melawan pandemi Covid-19 serta mengatasi dampak sosial dan ekonominya.

    “Ini adalah gerakan masif melibatkan hampir 106 juta pemilih potensial, maka ini adalah momentum penting, lebih dari 700 pasangan calon yang berkompetisi. Oleh karena itu,  mindsetnya adalah justru Pilkada sebagai momentum penting atau momentum emas untuk memberikan kontribusi menekan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing”, kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

     Rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Gubernur (definitif dan penjabat sementara), Kepala Daerah atau Plt. di kabupaten/kota melaksanakan Pilkada, yang dilaksanakan secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Mendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/09/2020). Mendagri juga menyampaikan rapat evaluasi selanjutnya akan dilaksanakan mingguan pada Jumat yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan stakeholder terkait.

    Adapun strategi utama yang akan digunakan untuk menyukseskan Pilkada ialah mendorong daerah melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait. Rapat koordinasi akan membahas soal strategi persuasif dan kohesif yang akan digunakan untuk menegakkan atau mengubah perilaku masyarakat (mindset) menyambut Pilkada Serentak 2029. Dari hasil analisa dan evaluasi Kemendagri sudah 254 daerah yang melaksanakan Rakorda dan sebagai Mendagri sangat mengapresiasi langkah proaktif tersebut.

    “Selaku pimpinan Kemendagri saya mengucapkan terima kasih banyak kepada 254 daerah yang sudah melaksanakan Rakor atau 94%, masih ada 16 daerah yang belum,” tuturnya.

   Daerah-daerah yang tercatat belum melaksanakan Rakorda ialah Kab. Pakpak Barat, Kab. Tuban, Kab.Bolmong Selatan, Kab. Malinau, Kab. Muna, Kab. Buton Utara, Kab. Malaka, Kab. Halmahera Timur, Kab. Supiori, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, K.ab Yahukimo, Kab. Nabire, Kota Gunungsitoli dan Kab. Manado. Ia berharap agar daerah-daerah yang belum melaksanakan Rakorda segera menindaklanjuti demi menyelenggarakan Pilkada aman dari Covid-19 dan aksi-aksi gangguan konvensional lainnya.

   “Mohon kepada daerah yang belum melaksanakan Rakor untuk melaksanakan Rakor ini, hanya dengan Rakor ini terdapat sinergi kesamaan pikiran dan tindakan dalam rangka menyukseskan Pilkada yang tertib dan aman Covid-19,” ujarnya.

    Selain itu, Ia juga mendorong agar daerah-daerah (tingkat provinsi) segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait kepatuhan protokol kesehatan Covid-19. Mendagri mengakui sangat mengapresiasi dua daerah yang telah membuat Perda tersebut, ialah Sumatera Barat (Sumbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Kita minta 32 daerah juga mengajukannya menjadi Perda agar lebih kuat lagi. Untuk daerah Pilkada sendiri ada Perda dan Perkada, sementara beberapa daerah lain Kab./Kota itu ada 31 Kab/Kota yang belum memiliki Perda maupun Perkada, yaitu 1 Kota dan 30 Kabupaten,” imbuhnya.


    Ia juga mengingatkan kembali 3 (tiga) hal utama dalam mencegah penyebaran Covid-19 yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), membagikan alat-alat pelindung dan menegakkan aturannya secara tegas. Ia berharap agar 71 hari massa kampanye para tim sukses (pendukung) bergerak ke desa-desa/rumah-rumah untuk mensosialisasikan hal tersebut.

   “Ini akan terjadi Pilkada yang positif dan akan diapresiasi oleh banyak pihak dan sekaligus membantu pemerintah, membantu negara, membantu masyarakat untuk memotong penyebaran Covid-19,” tandasnya.

   Kemudian, Ia meminta kerjasama dari kepala daerah yang bekerja sebagai Plt. atau Pjs. dan juga pejabat definitif untuk menjadikan ini momentum melawan Covid-19 dan menggerakkan para Paslon serta tim suksesnya menjadi agan-agen perlawanan terhadap Covid-19. Namun, Mendagri juga menegaskan kembali agar para kepala daerah yang menjabat tetap bersikap netral. 

   “Jadi mohon kepada rekan-rekan Kepala Daerah, baik yang definitif, Pjs. maupun yang Plt. untuk menghindari konflik maka rekan-rekan harus tetap memegang posisi netral, posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik,” tegasnya. (Puspen Kemendagri/Red)

Mendagri Instruksikan Para Pelaksana Tugas dan Penjabat Sementara Kepala Daerah Jaga Netralitas

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstuksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) dan Penjabat Sementara (Pjs.) agar mencegah terjadinya potensi konflik, salah satunya dengan cara menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 . Mendagri tidak segan-segan akan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar.

   “Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti. Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu pasangan calon atau dua-tiga pasangan calon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual dari Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, pada Rabu, (30/09/2020).

    Berikutnya, Mendagri juga meminta para kepala daerah definitif yang tidak ikut bertarung kembali dalam kontestasi, agar menjadikan momentum Pilkada kali ini sebagai sarana memobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan Covid-19. “(Ini) momentum bagi rekan-rekan kepala daerah yang definitif untuk menggerakkan memobilisasi masyarakat untuk melawan Covid dengan memanfaatkan para paslon (pasangan calon) dan para tim suksesnya ini menjadi agen-agen perlawanan Covid,” imbau Mendagri.

    Kemudian, Mendagri juga meminta kepada seluruh kepala daerah tersebut, termasuk Plt. Dan Pjs. Kepala daerah untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah agar protokol kesehatan yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) benar-benar diterapkan dengan baik. Untuk itu, Mendagri meminta mereka agar melakukan rapat analisa dan evaluasi secara berkala.

    “Rangkul semua pihak dan lakukan langkah-langkah koordinasi secara rutin, paling tidak di-anev secara mingguan. Kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang. Rapat umum sudah jelas itu dilarang total, dan dianjurkan menggunakan media daring. Di beberapa daerah paslon ini memberikan contoh-contoh yang bagus,” imbuh Mendagri.(Puspen Kemendagri/Red)

Para Sekda Diminta Kawal Terus Penanganan Covid-19 dan Dampak Sosial-Ekonominya

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

     Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengawal terus penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Tidak lupa Hudori juga mengingatkan, agar Sekda di daerah yang sedang menggelar tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), untuk memberikan dukungan penuh bagi suksesnya Pilkada sehat yang aman Covid-19 serta dampak sosial ekonominya.

    Hudori mengatakan itu saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Se-Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2020 yang digelar secara virtual di Sasana Bhakti Praja Gedung Kemendagri, di Jakarta, Rabu (30/9). Acara Rakernas Forsesdasi bertema," Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia Maju” itu sendiri dihadiri Sekretaris Menpan RB, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, para Sekda dan Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, para Kepala Biro Organisasi Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

    Menurut Hudori, ada beberapa pesan dari tema Rakernas Forsesdasi yang harus diperhatikan. Pertama,  peran Sekda seluruh Indonesia dalam percepatan penanganan Covid-19. Kedua peningkatan kualitas. Ketiga percepatan pelayanan publik untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada tahun 2020. Seperti diketahui, lanjut Hudori, sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga upaya pemerintah dalam  mendorong PTSP yang prima, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas PTSP Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Selain itu juga telah diterbitkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di daerah.

   " Pelayanan PTSP ini di maksud adalah pertama menstandarisasi nomenklatur kelembagaan di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas PTSP untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terutamanya bagi pelaku usaha, ketiga memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang prima dalam hal ini dari pusat hingga daerah, meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah serta mengamanatkan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan pengintegrasian pelayanan pusat provinsi, dan kabupaten/kota, " tuturnya.

    Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 sendiri, kata Hudori,  telah sejalan dengan program pengintegrasian pelayanan perizinan melalui program Online Single Submission atau OSS. Bahkan, progresnya cukup menggembirakan sebab telah terintegrasi  dengan Dinas Dukcapil BPJS, Ditjen Pajak Kemenkeu, Kemenkumham, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, asuransi dan pihak lain. "  Ini tentu saja yang terkait dengan kualitas pelayanan publik yang diintegrasikan secara online, " katanya.

    Sementara terkait dengan penanganan Covid-19, Kemendagri telah memberikan dukungan bagi Pemda. Dukungan ini fokusnya kepada pencegahan penyebaran Covid-19 yang titik tekannya pada pencegahan penyebaran covid-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Ini sejalan dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. Hudori pun  mengatakan bahwa para Sekda baik itu di  provinsi,  kabupaten/kota untuk terus mendukung upaya penanganan Covid-19 berserta dampak sosial ekonominya.

   " Para Sekda  mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja dan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada Pemda secara nasional," ujarnya.

    Tidak lupa Hudori juga menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan para Sekda yang telah ikut mengawal implementasi instruksi Mendagri. Terutama dalam melakukan refocusing, monitoring maupun realisasi anggaran. Ia berharap,  apa yang sudah dilakukan mampu memberikan value atau nilai tambah terhadap belanja yang dilakukan oleh Pemda.

   "Dalam skala nasional, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya ini tentunya saja melalui tambahan alokasi untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  dalam jumlah anggaran yang cukup signifikan ini berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Anggaran PEN ini diproyeksikan kurang lebih sebesar 695,2 triliun," katanya.

    Hudori mengingatkan,  besarnya anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah ini harus benar-benar tepat sasaran. Harus akuntabel dengan berpegang pada  prinsip value for money. Uang yang dikeluarkan harus memberikan nilai manfaat. Untuk itu dalam rangka menjaga tata kelola risiko dan pengendalian atau governance risk and control  terhadap program PEN,  pada Sekda  dituntut untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran. Termasuk pengadaan barang jasa, penyaluran dana,  pemanfaatan dana,  output dan pertanggungjawaban serta pelaporan.

    " Yang terakhir adalah, agenda nasional yang harus menjadi perhatian para Sekda adalah pesta demokrasi Pilkada, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Ini akan dilakukan pada tanggal 9 Desember yang tersebar di 270 daerah," ujarnya.

    Menurut Hudori, pilkada serentak ini harus dijadikan momentum untuk melakukan gerakan bersama. Jadi narasi Pilkada serentak tahun ini  harus dibalik menjadi strategi nasional.  Jadi momentum untuk gerakan bersama melawan Covid-19  dan dampak sosial serta  ekonominya. Artinya,  mesin-mesin yang ada di daerah mesti digerakkan bersama. 

    " Pilkada serentak ini juga harus menjadi ajang adu gagasan bagi calon kepala daerah dalam menangani kedaruratan kesehatan akibat Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Serta juga peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Sehingga diharapkan menghasilkan kepala daerah yang legitimate yang mempunyai kebijakan dan program yang strategis dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, " katanya.

    Untuk itu, ia menghimbau para Sekda, untuk siap menjawab tantangan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.  Dan kata Hudori, ada  beberapa yang harus  dilakukan. Pertama menjawab  peningkatan kebutuhan Pilkada untuk penerapan protokol kesehatan. Kedua menjawab tantangan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Karena ini yang berpotensi memicu pengumpulan kerumunan massa. Ketiga menjawab kebutuhan SDM penyelenggara dan petugas keamanan yang harus tetap menerapkan protokol kesehatan.


   " Keempat memastikan masyarakat atau pemilih  tetap  terjaga kesehatan dan keselamatannya. Kelima, legitimasi pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi harus kita lakukan, terutama soal tingkat partisipasi pemilih," ujarnya.

    Menjawab itu, ada beberapa solusi yang bisa dikerjakan, kata dia.  Pertama dengan optimalisasi pencairan  anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD, yaitu melalui NPHD. Kedua, sosialisasi dan simulasi penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan. Ketiga,  pemenuhan APD bagi penyelenggara dan petugas keamanan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ketiga, sosialisasi dan penegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Keempat, sosialisasi secara masif pelaksanaan Pilkada yang aman, sehat dan demokratis di masa pandemi. 

   " Hal lain yang tidak kalah penting, ini perlu bersinergi dengan Bawaslu, yaitu terutama mendorong netralitas ASN dan melakukan pemantauan indikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana atau ASN, seperti mobilisasi ASN dalam kampanye, politisasi dalam pemberian bantuan, mengajak untuk mendukung calon tertentu, sampai penggunaan aset Pemda untuk kampanye Pilkada, ini perlu mendapat perhatian dari teman-teman Sekda," katanya. (Puspen Kemendagri/Red)

DANYONMARHANLAN I PIMPIN RAPAT GERAKAN BELAWAN BEBAS SAMPAH DI MAKO YONMARHANLAN I

By On September 30, 2020



BELAWAN  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) I Mayor Marinir Farick M.Tr. Opsla bersama Camat Medan Belawan memimpin rapat program Gerakan Belawan Bebas Sampah dan Pembersihan Saluran Drainase Sekecamatan Medan Belawan di Ruang Serbaguna Mako Yonmarhanlan I Jl. Serma Hanafiah No.1 Belawan, Rabu (30/09/2020).

    Danyonmarhanlam I dalam sambutannya mengatakan bahwa ," Kegiatan Gerakan Belawan Bebas Sampah dan Pembersihan Saluran Drainase Sekecamatan Medan Belawan dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan HUT TNI Ke - 75 dan juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli dan sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Belawan, dukungan penuh untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Anak Belawan Bersatu (ABB), atas inisiasi yang cukup luar biasa.

    "Saya mendukung penuh untuk kegiatan yang diinisiasi oleh ABB, kegiatan ini cukup bagus dan saya siap untuk memfasilitasi dan suport kegiatan ini apalagi kegiatan ini sekaligus untuk memeriahkan HUT TNI," ujar Danyon Marinir Mayor Marinir Farick.

    Menurut Mayor Marinir Farick, kegiatan itu merupakan langkah konkret memotivasi masyarakat peduli akan kebersihan. Apalagi persoalan sampah di Belawan menjadi salah satu fokus pemerintah Kecamatan Medan Belawan.

    "Ini salah satu bentuk partisipasi TNI khususnya Yonmarhanlan I untuk mengajak masyarakat peduli pada lingkungan. Namun begitu, ini bukan berarti langkah yang akan merubah secara drastis. Ini hanya sebuah awal untuk langkah-langkah berikutnya," ucap Mayor Marinir Farick M. Tr. Opsla.

    Adapun yang hadir dalam giat tersebut Kapolsek Belawan Kompol DJ. Naibaho, Pasiops Yonmarhanlan I Mayor Marinir Teguh Pristiyanto, Kaoten (PM) Erizal mewakili Danpomal Lantamal I, Camat Medan Belawan Ahmad SP, Danramil 09/MB Kpt Inf Rahimin, Tokoh Masyarakat H. Irfan sebagai penasehat Anak Belawan Bersatu (ABB),  Ketua Anak Belawan Bersatu Deddy Satria Ainal, Tokoh Masyarakat dan Instansi yang ada di Belawan.

    Rapat tersebut mengagendakan kegiatan sebagai berikut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 September 2020 akan diadakan upacara pembukaan di Mako Yonmarhanlan I, kemudian dilanjutkan pembersihan sampah dan saluran drainase di 6 (enam) titik Sekecamatan Medan Belawan, dimana setiap kelurahan menentukan 1 titik. Peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Yonmarhanlan I, Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan sekecamatan Medan Belawan, Seluruh Pengurus dan Anggota ABB dan Petugas Pemeliharaan dan perawatan Sarana Umum (P3SU) dan seluruh warga yang ada disetiap kelurahan.

    Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 akan dilaksanakan upacara penutupan di Mako Yonmarhanlan I dan sekaligus pemberian hadiah kepada Kelurahan terbersih yang akan diberikan kepada Juara 1 dari Danyonmarhanlan, Juara 2 dari Camat, Juara 3 dari Anak Belawan Bersatu (ABB), serta Piagam Penghargaan dari Danyonmarhanlan I Belawan Untuk 6 Kelurahan.

   Adapun tim penilai adalah dari Forkopimcam yaitu dari Yonmarhanlan I, Pomal Lantamal I, Koramil 09/MB, Subdenpom Belawan dan Anak Belawan Bersatu (ABB). ( Wil )

Sekjen Kemendagri Minta Sekda se-Indonesia Ikut Sukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan para seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mencermati betul pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Hudori menekankan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional yang harus disukseskan oleh seluruh pihak atau stakeholder. 

    “Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini merupakan Pilkada yang terbesar, dan ini akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 yang tersebar di 270 daerah,” kata Hudori dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia Maju” di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta pada Rabu, (30/09/2020).

    Lebih lanjut, Hudori menegaskan bahwa Pilkada harus menjadi momentum untuk melakukan gerakan bersama melawan Covid-19 beserta dampak sosial ekonominya. Dengan menggerakkan mesin-mesin yang ada di daerah, Pilkada serentak ini juga harus menjadi ajang adu gagasan bagi calon kepala daerah bagaimana menangani kedaruratan kesehatan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. 

     “Sehingga (Pilkada) diharapkan menghasilkan kepala daerah yang legitimate yang mempunyai kebijakan dan program yang strategis dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya,” ujar Hudori di hadapan para Sekda seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual.

    Hudori menekankan kepada para Sekda yang daerahnya melaksanakan Pilkada, bahwa terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam menjawab tantangan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi. Pertama, adanya peningkatan kebutuhan Pilkada untuk penerapan protokol kesehatan. Kedua, penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Ketiga, SDM penyelenggara dan petugas keamanan harus melakukan protokol kesehatan.

    “Keempat, masyarakat atau pemilih harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. Kelima, legitimasi pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi harus kita lakukan, terutama soal tingkat partisipasi pemilih,” papar Hudori.

   Tak ketinggalan, Hudori juga memaparkan sejumlah solusi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Pertama, optimalisasi pencairan Pilkada yang bersumber dari APBD, yaitu melalui NPHD. “(Berikutnya) sosialisasi dan simulasi penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan, pemenuhan APD bagi penyelenggara dan petugas keamanan untuk melaksanakan protokol kesehatan, sosialisasi dan penegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan, sosialisasi secara masif pelaksanaan Pilkada yang aman, sehat, dan demokratis di masa pandemi,” urai Hudori.

   Terakhir, Hudori juga mengingatkan agar para Sekda berkoordinasi dan bersinergi dengan Bawaslu dalam mendorong netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan melakukan pemantauan indikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana atau ASN. “Seperti mobilisasi ASN dalam kampanye, politisasi dalam pemberian bantuan, mengajak untuk mendukung calon tertentu, sampai untuk penggunaan aset Pemda untuk kampanye Pilkada, saya kira ini perlu mendapat perhatian dari teman-teman Sekda Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” pungkas Hudori.

    Adapun Rakernas Forsesdasi seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2020 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, karena situasi akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan acara tersebut mesti ditunda. Selain Sekjen Kemendagri, kegiatan tersebut turut dihadiri secara langsung Sekretaris MENPANRB, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Direktur Eksekutif DPP Forsesdasi, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19. Sementara itu sisanya sejumlah 451 peserta, terdiri dari Sekda dengan didampingi Inspektorat Daerah, Kepala Biro/Bagian Organisasi Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia mengikuti Rakernas tersebut secara virtual. (Puspen Kemendagri/Red)

Kemendagri Apresiasi dan Mendorong Metode Kampanye melalui Penyebaran Bahan Kampanye  Berupa Alat Penunjang Protokol Kesehatan Covid-19

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mendorong dan mengapresiasi setiap pasangan calon dalam pelaksanaan kampanye dengan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum salah satunya dalam bentuk Alat Pelindung Diri atau bahan kampanye yang mendukung penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Selain itu juga sebagai bentuk sosialisasi pendisiplinan masyarakat terhadap Gerakan 4 M di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Gerakan 4 M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Gerakan ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan Covid-19 saat ini serta Pilkada sebagai momentum penting perlawanan Covid-19. 

    “tentunya kami mengapresiasi setiap pasangan calon yang melaksanakan Kampanye dapat memanfaatkan momentum ini sebagai bagian dari perlawanan Covid-19 dengan penyebaran bahan kampanyenya dalam bentuk masker, hand sanitizer, sabun, face shield, alat pencuci tangan (bak, galon, ember, kotak dan bentuk lainnya) yang merupakan bagian kepedulian para pasangan calon terhadap sosialisasi pendisiplinan masyarakat dan pengananan penularan Covid-19,” ungkap Benni Irwan di Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (30/9/2020).

    Benni juga mengatakan bahwa pelaksanaan kampanye harus benar-benar mematuhi aturan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

   “Banyak hal yang harus diperhatikan pada masa kampanye ini, misalnya membatasi jumlah orang dan disiplin dilakukannya jaga jarak. Bahan kampanye yang biasanya berupa kaos, topi, dan sebagainya, lebih bermanfaat dalam bentuk hand sanitizer, masker, sabun, alat cuci tangan, face shield dan sebagainya. Selain itu tema utama kampanye diharapkan dalam visi misi menyampaikan tentang strategi perlawanan terhadap pandemi Covid-19, di situlah salah satu tolak ukur kepedulian dan kemampuan pasangan calon dalam melindungi masyarakatnya di tengah pandemi Covid-19,” imbuhnya. 

    Kemudian Ia juga menyampaikan bahwa Pilkada serentak ini dapat dijadikan momentum untuk melawan pandemi Covid-19, mengingat bahan kampanye yang akan digunakan pun berupa alat-alat yang dapat menunjang pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19.

    Terakhir, Ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa berperan aktif dalam Pilkada tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020, namun pada seluruh tahapan. Kemudian masyarakat juga diharapkan mengikuti kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat/pasangan calon selalu disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan tertib, lancar dan aman Covid-19.(Puspen Kemendagri/Red)

Tertibkan Penggunaan Masker Polsek Tambora Beserta 3 Pilar Gelar Ops Yustisi

By On September 30, 2020




JAKARTA  |  kabar24jam.com
Rabu, 30/09/2020.

    Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bersama tiga pilar melaksanakan Operasi Yustisi edukasi dan pendisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, Rabu (30/09/2020).

     Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Faruk Rozi mengatakan, sebanyak 19 orang pelanggar di Tambora Jakarta Barat yang ditindak petugas gabungan dalam operasi yustisi di dua tempat yakni 12 orang pelanggar  di depan stasiun Duri Utara dan 7 pelanggar  di  Jalan KH Moh.Mansyur, Krendang Kecamatan Tambora.

    "Adapun sanksi bagi pelanggar antara lain 15 orang kita kenakan sanksi sosial, 1 orang sanksi administrasi dan 3 orang kita kenakan sita KTP," ucap Kompol Faruk.

    Faruk menyampaikan, kepada seluruh unsur yang terlibat untuk melaksanakan penindakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, dikarenakan tahap sosialisasi PSBB lanjutan telah dilaksanakan memasuki hari ke 2.

    "Ini akan terus kita lakukan untuk mengoptimalkan pencegahan dan menurunkan penularan penyebaran COVID-19," tambahnya.

    Pelaksanaan edukasi dan pendisiplinan masyarakat menggunakan masker dilakukan bersama Tiga Pilar dengan sasaran masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di dalam kendaraan bermotor, dengan menggunakan cara-cara yang sopan dan santun kepada masyarakat.

    "Kegiatan Operasi Yustisi ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerja sama dan ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi kebijakan pemerintah dan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak)," pungkasnya. (Humas/Red )

Kebakaran Gudang Kabel Berhasil Dipadamkan, 14 Unit Mobil Pemadam Diterjunkan

By On September 30, 2020



JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

     Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat berhasil memadamkan kebakaran gudang kabel PLN di Jalan Kalideres Permai, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (30/09/2020).

    Kasi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Eko Sumarno mengatakan, pihaknya menerima laporan pukul 07.50, selanjutnya pukul 09.15 api berhasil dipadamkan.

    "Saat ini api telah berhasil dipadamkan," ujarnya. Ia menjelaskan, untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 14 unit mobil pemadam.

     "Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedang penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polisi," kata dia.

    Sementara, Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol H Slamet mengatakan, menurut keterangan saksi Andi Apolas yang merupakan ketua RT setempat menyebut gudang tersebut menempati lokasi sudah cukup lama lebih dari dua puluh tahun, karena lokasi berada di dalam perumahan, pada saat terjadi kebakaran tidak ada karyawan yang tinggal di gudang.

    "Ketua RT kebetulan tinggalnya dekat dengan gudang itu, awalnya ia melihat asap api sudah  membumbung tinggi di udara, selanjutnya api membesar dan membakar seluruh isi dan bangunan gudang, karena isi gudang sebagian adalah material yang mudah terbakar, selanjutnya saksi menghubungi petugas Damkar, tidak  lama kemudian datang memadamkan api.

    "Untuk jorban jiwa tidak ada, sedangkan kerugian meteril belum  dapat diperkirakan, masih kita tangani," tandasnya. (Humas/Red)

PB HMI MPO Resmi Lantik Pengurus HMI Cabang Jakarta Periode 2020-2021

By On September 30, 2020


JAKARTA  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

     Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta  Periode 2020-2021 dengan tema “ Aktualisasi Karakter Insan Ulil Albab Untuk Cita-cita Indonesia Yang Berkemajuan” resmi terlaksana, Pengurus HMI Cabang Jakarta dilantik langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Affandi Ismail.

    Dalam sambutannya, Affandi Ismail berpesan agar HMI Cabang Jakarta fokus pada penguatan struktur dan suprastruktur serta berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.

    “Kita berharap HMI Cabang Jakarta bisa menjadi pusat perkaderan dan perjuangan untuk wilayah Jabodetabek”, ungkap Affandi Ismail dalam sambutannya, Rabu,(30/09/20).

    Dikatakan Affandi, kondisi umat dan bangsa saat ini sedang terjebak pada penafsiran pancasila dan kebhinekaan. Klaim kelompok benar dan salah, pancasilais dan tidak pancasilais, toleran dan intoleran, demokratis dan tidak demokratis merupakan salah satu bukti bahwa degradasi pemikiran sedang melanda bangsa ini.

   “Pancasila lahir dari perenungan mendalam para tokoh bangsa ini, agama dan nasionalis. HMI Cabang Jakarta Barat harus mengambil peran-peran strategis, menjadi garda terdepan dalam mengawal Jakarta yang berkeadaban”, Terangnya.

    Sementara itu, Suardi yang merupakan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta berharap agar HMI Cabang Jakarta kembali pada Khittah Perjuangan yang diridoi oleh Allah SWT.

    “HMI Cabang Jakarta adalah cabang Barometer Perjuangan dan Pengkaderan. Sehingga kami sangat membutuhkan kader- kader Komisariat yang dibawah HMI Cabang Jakarta untuk serta dalam menjalankan roda organisasi demi terciptanya perkaderan dan perjuangan yang diridhoi Allah SWT”, Ungkap Suardi.

    Diketahui pelantikan yang berlangsung di Aula  Asrama Sunan Gunung Jati atau Sekretariat HMI Cabang Jakarta dan acara tersebut dihadiri  Semmi Cabang Jakarta Pusat, dan beberapa perwakilan organisasi yang tergabung di organisasi kemahasiswaan serta alumni HMI. (IM/Red)

Polisi Ungkap Pesta Narkoba di Medan, 6 Orang warga Aceh Tenggara, Diantaranya Pejabat Ditetapkan Tersangka

By On September 30, 2020



MEDAN  |  kabar24jam.com

Rabu, 30/09/2020.

    Polrestabes Medan kembali  menangkap sejumlah orang yang lagi  sedang berpesta narkoba jenis pil ekstasi dari  hiburan malam Jet Plane Medan. Sebanyak 8 orang disergap itu diboyong ke Polrestabes Medan.

    "Dalam kasus narkoba  ini, 6 orang ditetapkan tersangka, 2 orang ditetapkan sebagai saksi. Mereka ditangkap usai dugem dari Jet Plane menuju Hotel Kanaya Medan," ucap Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Ronny Sidabutar, SH, SIK, MH, Wakasat Narkoba, Kompol Dolly Nainggolan, SH dan Kanit III Idik Narkotik, AKP Arjuna Bangun, SH, kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

    Kombes Riko menyebutkan penggerebekan itu berkat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya sekelompok orang yang lagi pesta narkoba jenis pil ekstasi di salah satu hiburan malam mewah di Kota Medan. Selanjutnya petugas yang telah mengetahui ciri - ciri orang itu langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya melihat sekompok orang yang dimaksud itu pergi dari hiburan malam tersebut.

     Kemudian sejumlah petugas Polrestabes Medan langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan sebutir pil ekstasi di bawah jok mobil. Sekelompok orang itu dibawa ke Mako Polrestabes Medan untuk dilakukan tes urine dinyatakan positif.  "6 orang itu ditetapkan sebagai  tersangka, " tambah  Kombes Riko Sunarko. 

    Dari keenam tersangka, tiga pria yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh Tenggara.

    3 pejabat tersebut berinisial RS yang merupakan oknum Kepala Dinas Perindustrian Aceh Tenggara dan ZK selaku oknum Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Aceh Tenggara. Mereka ditangkap besama bersama 3 orang supirnya dan dua orang wanita malam.  

    Dari para tersangka itu petugas berhasil menyita satu butir pil ekstasi dan 5 unit ponsel bermacam merek. 

    “Iya benar dan saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Dan keenam tersangka itu tiga diantaranya pejabat di Pemerintah Aceh Tenggara kita tahan sambil menunggu berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan," tambah Kanit II Idik Narkoba Polrestabes Medan, AKP Arjuna Bangun.(red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *